Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menyambut dengan tangan terbuka upaya penggunaan hak interpelasi anggota DPR tentang kebijakan pengalihan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga bensin dan solar.
"Ya pemerintah sangat siap untuk menjelaskan argumentasi di balik penetapan harga itu," ujar Seskab Andi Wijanto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Pemerintah, lanjutnya, menghormati dan akan menunggu proses interpelasi di internal dewan. Terakhir dilaporkan bahwa ada lebih dari 200 anggota sudah menandatangani hak meminta keterangan kepada pemerintah tersebut.
Sebelumnya Politikus Golkar Mukhammad Misbakhun menginisiasi penggunaan hak interpelasi DPR RI. Anggota DPR sibuk menggalang dukungan hak interpelasi berkaitan dengan kebijakan penaikan harga BBM yang berdampak luas kepada masyarakat.
Andi menjelaskan bahwa kebijakan penaikan harga BBM bertujuan untuk menyehatkan anggaran belanja. Alokasi itu juga disertai kebijakan konkrit dengan mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif dan warga miskin mendapatkan kompensasi perlindungan sosial.
Mantan Deputi Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla itu dengan tegas, pemerintah tidak takut jika hak interpelasi ini akan diikuti oleh hak anggota DPR lain seperti hak angket dan hak menyatakan pendapat. "Tidak khawatir karena posisi pemerintah jelas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
