Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ATURAN OUTSOURCING: Penyesuaian Ketentuan Ditenggat 12 Bulan

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah masih melakukan pendampingan dan mediasi apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, khususnya menyelesaikan permasalahan outsourcing.
R Fitriana
R Fitriana - Bisnis.com 12 April 2013  |  08:31 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah masih melakukan pendampingan dan mediasi apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, khususnya menyelesaikan permasalahan outsourcing.

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, yang dibutuhkan adalah implementasi dari penyelesaian kasus outsourcing (alihdaya) di setiap perusahaan, baik swasta maupun perusahaan milik negara.

“Menjadi kewajiban perusahaan swasta, dan perusahaan negara di tingkat pusat atau daerah melaksanakan kebijakan alihdaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (12/4).

Bagi perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 12 bulan. 

“Masa transisi itu harus dimanfaatkan perusahaan pengguna dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja agar pelaksanaan alihdaya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Muhaimin.

Dalam pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, kegiatan usaha yang dapat diserahkan hanya ada lima jenis.

Kelima jenis usaha itu adalah usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengaman, jasa penunjang pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh (transportasi).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Yoseph Pencawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top