BISNIS.COM,JAKARTA -- Direktorat Jenderal Cipta Karya mentargetkan peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2013 mencapai 232 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pada tahun ini terdapat 123 kabupaten/kota yang sudah menyusun dokumen perencanaan teknis berupa Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Jumlah itu akan ditambah dengan 109 kabupaten/kota yang melanjutkan program tersebut dan akan menyusun dokumen Memorandum Sanitasi (MPS). Sehingga total Kabupaten/Kota yang serius membangun sanitasi melalui Program PPSP tahun 2013 adalah 232 kabupaten/kota yang tersebar di 32 Provinsi di Indonesia.
“Penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berupa BPS, SSK dan MPS ini merupakan tanggung jawab Kabupaten/Kota karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan pembangunan sanitasi di daerahnya," ujar Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, Djoko Mursito dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Selasa (9/4/2013).
Lebih lanjut disampaikan Djoko, Dokumen BPS, SSK dan MPS merupakan dokumen milik Kabupaten/Kota, namun dokumen ini tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota saja melainkan dapat pula dimanfaatkan oleh pihak lain mulai dari pihak Provinsi, Pusat, Swasta maupun lembaga donor.
“Dengan melihat BPS, SSK dan MPS, pihak investor dapat mengetahui kebutuhan pembangunan sanitasi di suatu daerah, sehingga pihak investor dapat melihat investasi pembangunan sanitasi di daerah,” ungkap Djoko.
Sampai dengan saat ini, beberapa program sanitasi yang dicanangkan oleh pemerintah mensyaratkan adanya dokumen SSK yang berkualitas, sebagai contoh program SANIMAS (donor IDB), program USRI atau Urban Sanitation and Rural Infrastructure (donor ADB), Hibah Air Limbah dan lain-lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
