BISNIS.COM, JAKARTA –Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadikan ruas tol Cimanggis-Cibutung sebagai ruas tol pertama yang pembebasan lahannya menggunakan Undang-Undang baru. Ragulasi yang dirujuk itu ialah UU No.2/2012 tentang Pengadahan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Ruas tol Cimanggis-Cibitung dinilai tetap mengingat ruas itu hingga kini belum mengantongi surat persetujuan penetapan lokasi pembagunan (SP2LP) jalan tol. Ruas Cimanggis-Cibutung merupakan salah satu dari enam ruas tol yang membentuk jaringan tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) yang menghubungkan Bandara Soekarno Hatta hingga Cilincing di Tanjung Priok.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menuturkan pihaknya sedang mematangkan rencana itu dan akan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan pada prinsipnya perencanaan pembangunan jalan tol itu sudah berjalan dengan baik.
.
"Jika SP2LP sudah diterbitkan, pemda akan sosialisasi kepada masyarakat dan kami siap membebaskan lahannya dengan UU yang baru," ujar Djoko yang ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI terkait pencegahan kecelakaan lalu lintas di Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Ia menjelaskan ruas tol Cimanggis-Cibitung diharapkan menjadi model percontohan pembebasan lahan dengan menggunakan UU No.2/2013. Ia menuturkan pemerintah berharap pembebasan lahan di ruas ini dapat dilakukan lebih cepat sehingga pembangunan konstruksi jalan tol dapat segera menyusul.
"Kalau target (penerapan UU baru di ruas Cimanggis-Cibitung), kita ingin sesegera mungkin," paparnya.
Tol Cimanggis-Cibitung memiliki panjang 25,39 km yang terbagi dalam empat seksi. Bertindak sebagai pemegang konsesi ialah PT Cimanggis-Cibitung Railways dengan masa konsesi selama 35 tahun. Nilai investasi untuk ruas tol ini ialah Rp4,52 triliun.
Djoko juga menjelaskan keunggulan UU baru itu ialah lamanya proses pembebasan lahan lebih terukur sehingga memberi jaminan kepastian kepada para investor. Namun sayangnya UU itu tidak berlaku surut sehingga jika harus menggunakan UU itu untuk proyek jalan tol yang tengah berjalan maka semua proses harus diulang dari awal lagi.
Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fachtur Rochman sebelumnya mengungkapkan proses pembebasan lahan untuk ruas tol JORR II sebaiknya menggunakan UU baru. Hal itu dikarenakan hingga kini proses pembebasan lahan di ruas itu bergerak sangat lamban. Ia meminta pemerintah memberikan terobosan baru untuk mengatasi permasalahaan itu.
"Pemerintah harus tegas, para investor pengen jalan itu selesai cepat, masalah tanah sudah dari dulu, ruas itu akan lebih bagus kalau selesai bersamaan," ujarnya.
Ia juga menegaskan idealnya seluruh ruas tol JORR dibangun bersamaan. Menurutnya jika tidak beroperasi secara bersamaan maka akan merugikan pihak yang menyelesaikan jalan tol itu tepat waktu. Namun Fatchur pesismis jika ruas itu dapat selesai pada tahun 2014. Hal itu karena masalah pembebasan tanah yang berlarut-larut dan hingga kini belum selesai.
Selain itu, pemerintah masih memakai undang-undang lama yang menurutnya terbukti tidak efektif. Rasio perbandingan pembebasan tanah dengan menggunakan UU lama itu presentasinya kecil jika dibandingkan dengan banyaknya ruas yang tidak selesai.
Adapun berdasarkan data Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun lalu, progres pembebasan lahan untuk ruas tol Kunciran-Serpong baru 3,26%, atau tidak ada kemajuan dari pertengahan tahun lalu. Sementara tol Cinere-Jagorawi 42,82%, naik dari sebelumnya 39,63%, dan tol Depok-Antasari baru 4,8% dari sebelumnya 0,27%.(msb)
