BISNIS.COM, JAKARTA -- Konsep Pendulum Nusantara kembali dipertanyakan karena turut mengatur keberadaan kapal berkapasitas di atas 3.000 TEUs, padahal INSA menegaskan angkutan laut domestik belum layak dilayani kapal berukuran tersebut.
Ketidaklayakan keberadaan kapal berukuran 3.000 TEUs untuk melayani angkutan laut domestik seiring kedalamam pelabuhan domestik yang mayoritas di bawah 12 meter.
“Untuk kapal berkapasitas 3.000 TEUs, draft kolam pelabuhan harus 12 meter-14 meter. Saat ini yang sudah bisa hanya di Koja Tanjung Priok Jakarta. Pelabuhan lain tidak bisa, misalnya Medan hanya 9,5 meter, Surabaya 8 meter,” kata Wakil Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Asmary Herry, Senin (11/3/2013).
Dia menjelaskan konsep Pendulum Nusantara yang tengah diusung PT Pelindo II tidak tepat, karena didalamnya turut mengatur keberadaan kapal berkapasitas 3.000 TEUs ke atas yang akan melayani angkutan laut domestik di rute Belawan-Tanjung Priok-Tanjung Perak-Makassar-Sorong.
Menurutnya, pelabuhan tujuan dari konsep Pendulum Nusantara itu belum seluruhnya mampu menampung bersandarnya kapal berkapasitas 3.000 TEUs ke atas. “Pertanyaannya, kapan pelabuhan bisa memiliki kedalaman draft komlam hingga 12 meter. Kalau bisa, kapal akan menyesuaikan,” tuturnya.
Asmary mencontohkan saat ini, jalur tersibuk untuk angkutan laut domestik yakni rute Jakarta--Belawan dan Surabaya—Makassar. Kedua rute ini baru bisa menggunakan kapal di bawah 2.000 TEUs. Masalah utamanya ada di muatan yang masih tidak berimbang dan kedalaman alur pelayaran, serta fasilitas pelabuhan yang terbatas.
Rata-rata arus kontainer Jakarta--Belawan dan Surabaya--Makassar baru mencapai 3.000 TEUs per minggu sehingga cukup diangkut dengan kapal berkapasitas 1.700 TEUs, sementara dari arah sebaliknya cenderung kosong.
Rata-rata di dua rute itu, sudah dilayari kapal hampir setiap hari rata-rata Rp5 juta- Rp6 juta per TEUs. "Tetapi perlu dicatat, 60% dari freight (biaya pelayaran) laut itu dibayar untuk tarif-tarif kepelabuhanan,” ujarnya.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan operator pelabuhan di Indonesia yakni PT Pelindo I-IV harus lebih fokus untuk memperbaiki layanan di pelabuhan, terutama pelabuhan konvensional dan general cargo karena sumber inefisiensi logistik di sektor angkutan laut ada di dua sektor tersebut.
Selain itu, perlu dilakukan moratorium tarif di seluruh pelabuhan di Indonesia hingga waktunya untuk dinaikkan. "Sekarang belum waktunya. Hampir semua pelabuhan menaikkan tarif sehingga biaya logistik bukan malah turun, tetapi masalah meningkat."
Direktur Utama PT Pelindo II RJ. Lino sebelumnya mengklaim konsep Pendulum Nusantara diharapkan dapat mewujudkan sistem distribusi barang yang efisien dan terintegrasi sehingga dapat menurunkan biaya logistik nasional hingga 50%.
“Sistem Pendulum Nusantara nantinya mengakomodasi kapal dengan kapasitas minimum 3.000 TEUs, ukuran yang dinilai efisien untuk menurunkan harga logistik,” kata Lino.
Dia mencontohkan, sebagai perbandingan, untuk mengirimkan barang dari Jakarta ke Belawan menggunakan sistem pelabuhan individual, pengguna jasa akan dikenakan biaya sebesar Rp6 juta per unit container 20 feet atau TEUs. Melalui Pendulum Nusantara, biaya ini dapat ditekan menjadi Rp3 juta per unit container 20 feet.
“IPC atau Pelindo II sebagai motor utama penggerak Pendulum Nusantara memastikan semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari penerapan sistem ini, termasuk bagi asosiasi asosiasi terkait,” ujar Lino.
Foto: Google Image
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
