Bisnis.com, JAKARTA - Tangan Margo Yuwono tertangkup di depan dadanya. Nyaris tak banyak bergeser selama wajahnya menatap kamera untuk melaporkan rilis kinerja ekspor Indonesia periode Agustus 2021.
Menggunakan tutur kata yang teratur, Kepala Badan Pusat Statistik itu menyampaikan kabar bahwa ekspor Indonesia menciptakan rekor tertinggi baru sepanjang sejarah pada Agustus 2021. Saat yang sama impor menunjukkan perbaikan, nilainya di atas kinerja 2020.
Surplus neraca dagang Indonesia pada Agustus 2021 itu mencapai US$4,74 miliar. Nilai ini sekaligus menembus pencapaian sebelumnya yang tercipta 15 tahunan lalu atau pada 2006, yakni mencapai US$4,64 miliar. Nilai surplus yang memastikan jauh di atas perhitungan Juli 2021 sebesar US$2,6 miliar.
Neraca dagang adalah perbandingan nilai yang diekspor dengan yang diimpor. Nilai surplus menunjukkan ekspor lebih besar dari impor sehingga membawa keuntungan tumpukan dolar ke dalam negeri. Demikian juga sebaliknya, impor lebih besar dari ekspor akan menciptakan defisit.
"[Surplus] ini paling tinggi sejak Desember 2006,” kata Margo dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/9/2021).
Sepanjang Agustus 2021, Indonesia melakukan ekspor sebesar US$21,42 miliar atau melonjak 21,75 persen secara bulanan. Saat yang sama, impor naik 10,35 persen secara bulanan menjadi US$16,68. Sementara secara tahunan melonjak 55,26 persen dari posisi tahun lalu sebesar US$10,74 miliar. Meningkat dibandingkan kinerja 2020.
"Kalau saya bandingkan dengan Agustus 2020, atau y-o-y, itu [ekspor] tumbuh sebesar 64,1 persen. Tumbuhnya sangat tinggi," katanya.
Pecah rekor ekspor sepanjang masa dan meningkatnya impor yang dilaporkan BPS menjadi penanda kesibukan di pelabuhan. Bagaimanapun, ekspor produk dari Indonesia ke pasar internasional mengandalkan jalur laut yang lebih murah dari segi biaya dan lebih banyak secara kuantitas. Demikian juga untuk mendatangkan sebagian bahan baku melalui impor.
Maka, menjadi pemandangan yang jamak truk berbadan lebar dengan peti kemas raksasa lalu lalang semakin meningkat di Terminal Peti Kemas milik PT Pelabuhan Indonesia II (persero) dan pelabuhan ekspor lainnya.
Berkunjung ke Terminal Peti Kemas (TPK) Tanjung Priok, pada pertengahan Agustus 2021 lalu, realitas itu tertangkap mata. Lapangan penumpukan milik anak usaha Pelindo II itu dipenuhi kotak-kotak kontainer barang yang siap untuk diekspor. Saat yang sama, antrean padat lancar mengiringi truk-truk 16-24 roda penuh muatan keluar pelabuhan.
Akan tetapi, kondisi ini masih terus dipercepat. Laporan kemudahan berusaha (ease of doing business) Bank Dunia menunjukkan indikator 'trading across borders' Indonesia berada pada urutan 116 dari 10 negara yang disurvei. Sementara peringkat kemudahan berusaha di Tanah Air secara keseluruhan jauh di atas ranking ini yakni nomor 73 dunia. Posisi yang menunjukkan sektor pelabuhan, cukai dan akses ke pelabuhan perlu dipacu hingga menjadi penopang kemudahan berusaha di Tanah Air.
Sisi bea cukai, dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tengah dilakukan upaya berkelanjutan reformasi untuk menciptakan 'national logistic ecosystem' yang efisien. Sedangkan dari jasa kepelabuhan, Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir menggelar mega merger pada pintu gerbang ekspor dan impor.
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang semula dibagi berdasarkan regional disiapkan melebur menjadi satu unit bisnis raksasa. PT Pelindo I, II, III dan IV yang menjalankan 103 pelabuhan utama di Tanah Air akan disatukan ke dalam Pelindo II dengan identitas baru Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Langkah yang diyakini menciptakan perusahaan pelabuhan peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan pengelolaan 16,5 juta TEUs. Merger juga mempercepat proses ekspor impor dengan satu pintu data. Proses ini juga menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini disebut Bank Dunia mencapai 23 persen. Padahal standar dunia berkisar di 12 persen.
Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo II yang juga Ketua Organizing Committee Integrasi Pelabuhan Indonesia menyebutkan dalam biaya logistik nasional itu, indikator water atau jasa kapal serta pelabuhan hanya 2,8 persen dari biaya logistik nasional. Dengan mengambil rata-rata, maka biaya kepelabuhan dalam beban logistik sekitar 1,4 persen. Sedangkan biaya terbesar adalah pengangkutan di darat dan penyimpanan di gudang.
Akan tetapi, meski secara kontribusi langsung berpengaruh kecil, sektor ini menjadi kunci logistik nasional karena menjadi gerbang ekonomi nasional. Peraih magister dari Nanyang Technological University itu menyebutkan, jika jasa kepelabuhan tidak mampu memberikan layanan tepat waktu, maka industri akan merespon memperbesar inventori.
"Saat pelabuhan tidak perform, maka akan direspon oleh industri untuk memperbesar inventori," ulas Arif dalam diskusi yang disiarkan salah satu media pekan lalu.
Dengan realitas itu, pelabuhan memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung menekan biaya logistik. Dia mengatakan, untuk itu dibutuhkan transformasi menyeluruh, penyatuan yang menciptakan nilai tambah dalam satu pendulum pelabuhan di Tanah Air.
"Bicara pelabuhan dari logistik laut tidak bicara single port, tapi bicara semua pelabuhan, bicara network sehingga kapasitasnya jadi maksimal. Misalnya ada satu kapal yang singgah di A, B, C. Bila titik A bagus namun B dan C tidak bagus maka secara keseluruhan tidak memberi dampak maksimal pada logistic cost," ulas Arif.
Secara nasional, dweling time atau masa barang turun dari kapal hingga keluar dari gerbang pelabuhan mencapai 3,9 hari. Angka ini diupayakan dapat terpangkas setelah integrasi.
Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menyampaikan integrasi pelabuhan tidak hanya memperkuat bisnis peti kemas. Saat yang sama, menjadi jalan integrasi multi moda yang mempersingkat rantai pasok dan memangkas biaya logistik. Pemerintah sendiri menargetkan integrasi dapat dilaksanakan pada 1 Oktober 2021 mdantang.
"Kalau mencontoh negara lain, alur lalu lintas barang dari titik awal sampai titik akhir bisa cepat dan tepat waktu,” jelasnya," katanya.
Sementara itu, Direktur Teknik Pelindo I Hosadi Apriza Putra dalam Indonesia Muda Club di kanal Kementerian BUMN beberapa waktu lalu menekankan penggabungan juga menciptakan model bisnis optimalisasi peralatan dan penyeragaman. Luasnya jangkauan operasi perusahaan hasil penggabungan dapat membuat belanja peralatan lebih efisien karena dapat dilakukan pemindahan peralatan bongkar muat sesuai kebutuhan kerja.
Integrasi juga membuat Pilindo dapat bersaing dalam sistem logistik door-to-door dengan menggandeng mitra terkait. Dia menyebutkan Internet of Things (IoT) akan berperan dalam sistem logistik terhubung dari pintu pengirim hingga depan rumah penerima dengan waktu terukur sesuai SLA.
Koko Susanto, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III menyebutkan integrasi akan membawa peningkatan pelayanan tidak hanya di peti kemas namun juga untuk pariwisata hingga bagi nelayan.
Dia mengatakan Pelindo III tengah membangun pelabuhan kapal pesiar terbesar di Bali, yakni Tanjung Benoa. Pelabuhan ini dirancang menjadi ramah pariwisata dengan target kapal mewah bermuatan 6.000 penumpang. Saat ini Tanjung Benoa baru mampu melayani kapal pesiar dengan 2.000 penumpang.
"Benoa akan menjadi pintu gerbang pariwisata [kapal pesiar]," katanya.
Pelindo juga mengoperasikan pelabuhan Gilimas untuk kapal pesiar untuk menunjang Mandalika yang akan menyelenggarakan balap motor paling elit MotoGP. Saat yang sama juga akan dioperasikan pelabuhan nelayan dengan rantai pendingin dan pelabuhan energi. Potensi bisnis yang luas karena tidak sebatas peti kemas.
Indonesia National Shipowners' Association (INSA) mengharapkan penggabungan menciptakan efisiensi dan tentunya berdampak positif bagi semua pemangku kepentingan. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyeburkan sebagai pengguna jasa, dia optimistis merger ini bisa menciptakan kebaikan dalam industri kepelabuhan.
“Di era disrupsi sekarang, perubahan adalah sesuatu hal baik, karena artinya kami ada kesempatan untuk menuju kearah yang lebih baik. Gabungan Pelindo adalah hal baik. Sudah waktunya kita tunjukkan pembentukan Port of Indonesia adalah wujud nyata kemajuan Indonesia. Ini karena Port adalah gerbang pintu utama perekonomian Indonesia,” ujarnya, pekan lalu.
Harapan senada disampaikan oleh pengusaha berorientasi ekspor. Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan Pelabuhan Indonesia menjadi entitas yang dapat bersaing di pasar internasional.
“Yang kami harapkan penggabungan menjadi benefit oriented untuk perekonomian, sehingga dimungkinkan juga bisa ada subsidi silang di daerah-daerah tertentu dengan ekonomi yang kecil. Diharapkan tarifnya lebih rendah disesuaikan dengan kondisi daerah yang akan tersubsidi dari pelabuhan besarnya,” katanya.
_(1).jpg?w=348&h=261)
