JAKARTA: Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia meminta pemerintah menegakkan prinsip-prinsip HAM dalam proses politik dagang serta tidak tunduk dalam skenario global pertumbuhan ekonomi guna memperkuat posisi Indonesia.
HRWG menyatakan Indonesia harus menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang telah dijadikan ukuran dalam keberhasilan suatu negara. Tolak ukurnya, demikian organisasi itu, adalah tak lagi pada semata-mata pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militer.
"Tantangannya adalah keberanian pemerintah Indonesia untuk tidak tunduk dalam skenario global liberalisasi pasar, yang kenyataannya telah banyak HAM. Misalnya pelanggaran terhadap hak-hak buruh, dan perampasan tanah," kata HRWG dalam keterangan resminya yang dikutip Senin, (11/3/2013).
Hal itu disampaikan HRWG terkait dengan acara konferensi tingkat menteri WTO yang akan digelar di Indonesia pada akhir tahun ini. Menurut organisasi tersebut, menjadi tuan rumah pertemuan itu pada tahun ini menunjukkan pentingnya Indonesia dalam bidang ekonomi dan perdagangan.
HRWG meminta pemerintah Indonesia berani meletakkan skenario HAM dalam upaya bersama dengan skenario pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, paparnya, adalah perbaikan pengelolaan ekonomi pada sektor perkebunan dan pertambangan, yang secara signifikan menyumbang pada angka pertumbuhan ekonomi, namun juga faktor penyumbang angka pelanggran HAM cukup signifikan.
"HRWG memberi peringatan pada pemerintah Indonesia untuk menjadikan HAM sebagai basis pembangunan ekonomi, khususnya dalam skenario global, agar tidak terjebak pada praktik pelanggaran HAM, seperti yang terjadi dalam liberalisasi ekonomi," demikian HRWG.
