J AKARTA--DPR meminta kalangan Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara untuk menyeret Menteri BUMN Dahlan Iskan ke ruang sidang lembaga legislatif untuk membahas masalah outsourcing pekerja di perusahaan negara.
"Buat saya ini pelecehan terhadap parlemen dan tidak peduli terhadap kaum pekerja dan buruh, terutama yang masih berstatus outsourcing karena Dahlan Iskan tidak hadir untuk yang kedua kalinya," kata Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dalam rapat gabungan dengan Kemenneg BUMN dan Kemenakertrans, Rabu (27/2).
Dia mengucapkan terima kasih kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar yang hadir saat dipanggil DPR bersama para direktur utama BUMN untuk membahas masalah pekerja outsourcing.
Rapat gabungan tersebut dihadiri oleh direktur utama PT Pertamina, PT ASDP, PT Damri, PT Telkom Indonesia Tbk, dan PT PLN, tapi akhirnya ditunda karena Menneg BUMN Dahlan Iskan tidak hadir.
"Jika tidak hadir pada rapat gabungan yang ketiga maka DPR meminta pekerja/buruh BUMN untuk menjemput paksa Dahlan Iskan agar ikut membahas pekerja outsourcing yang masih banyak di perusahaan milik negara," tuturnya.
Bahkan, semua wakil fraksi di Komisi IX DPR juga meminta rapat gabungan yang membahas masalah pekerja outsourcing ditunda, apalagi Dahlan Iskan tidak mengirim satu orang wakil pun untuk membahas masalah tersebut. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
