JAKARTA-- Kamar Dagang dan Industri mengusulkan kepada pemerintah sebanyak enam langkah antisipatif yang layak dilakukan di sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi dampak banjir.
"Bencana banjir yang kerap mengganggu kinerja dan produktivitas nelayan. Kadin mengusulkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan kalangan dunia usaha," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Jumat (8/2/2013).
Langkah pertama adalah memastikan seluruh program infrastruktur pemerintah yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan segera diwujudkan seperti penyediaan akses dari dan ke pelabuhan ikan di seluruh Indonesia secara memadai.
Hal itu, lanjutnya, mengingat akses tersebut akan dilalui oleh truk-truk dan kontainer bermuatan besar, bagi keperluan pengiriman ikan.
"Dengan tersedianya infrastruktur memadai, maka dampak banjir dapat diminimalisasi terhadap kinerja perikanan nasional," katanya.
Langkah kedua adalah memastikan pasokan ketersediaan sumber energi listrik memadai bagi kebutuhan "cold stogare" penyimpan ikan berkapasitas besar. Langkah ketiga meningkatkan teknologi yang dibutuhkan bagi penyimpanan dan pengolahan ikan di dalam negeri.
Langkah keempat adalah meminta agar semua pihak terkait untuk bergegas membenahi berbagai kerusakan yang terjadi akibat banjir.
Kelima, Kadin mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan impian-impian belaka yang menyatakan bahwa pasokan ikan domestik terjaga.
"Padahal realitanya, pasokan ikan didalam negeri cukup terganggu akibat banjir dan cuaca buruk serta gelombang tinggi yang terjadi di perairan Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya harga-harga ikan di pasaran, akibat minimnya suplai yang tersedia," katanya.
Langkah keenam adalah upaya menjaga kebersihan laut dari sampah, baik dari sampah banjir maupun dari sampah masyarakat yang mutlak dilakukan.
Hal tersebut, ujar dia, bermanfaat agar perairan Indonesia bersih dan terumbu karang yang menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan dapat terpelihara.
"Dampaknya, produksi ikan terus meningkat, termasuk upaya pemerintah dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dari praktik illegal fishing dan eksploitasi produk perikanan nasional," katanya.(Antara/msb)
