Bisnis.com, LOMBOK — Kementerian Transmigrasi berencana mengajukan pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk 2026. Jumlah ini meningkat sekitar Rp100 miliar dibanding pagu anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan, pihaknya segera melakukan pembahasan mengenai usulan pagu anggaran 2026 itu dengan Komisi V DPR RI pekan depan.
Menurutnya, penambahan anggaran untuk Kementerian Transmigrasi menjadi hal penting. Sebab, masalah terbesar yang dihadapi Kementerian Transmigrasi saat ini adalah keterbatasan anggaran.
"Insyaallah nanti kami baru akan bicarakan dengan DPR hari Senin dalam rapat kerja. Sehingga, kami belum bisa pastikan, tetapi informasi awal sekitar Rp1,9 triliun,” ucap Iftitah dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2025 di Lombok, NTB, Jumat (29/8/2025).
Kendati begitu, Iftitah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak harus dijadikan alasan untuk berhenti berinovasi. Dia pun optimistis dukungan politik dari DPR mampu memperkuat alokasi dana bagi program transmigrasi.
Menurutnya, semula pagu anggaran Kementerian Transmigrasi terbilang kecil. Untuk 2025 saja, awalnya kementerian tersebut hanya mendapat anggaran sebesar Rp192 miliar.
Baca Juga
Namun, akhirnya DPR RI menyetujui tambahan senilai Rp1,7 triliun. Dengan begitu, pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Transmigrasi menjadi senilai Rp1,8 triliun.
Tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang difokuskan pada penguatan SDM dan pengembangan kawasan transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Iftitah menjelaskan, semulanya pihaknya mendapat restu tambahan anggaran senilai Rp2,5 triliun dari Prabowo. Akan tetapi, dalam rangka implementasi arahan efisiensi pihaknya mengembalikan anggaran senilai Rp777 miliar kepada Kementerian Keuangan.
Lebih terperinci, pagu anggaran Rp1,8 triliun untuk 2025 digunakan untuk menjalankan lima program unggulan transmigrasi, termasuk Trans Tuntas yang merupakan program legalisasi tanah transmigrasi.
Selain itu, tambahan dana segar itu juga digunakan untuk melaksanakan program Trans Lokal yakni pembangunan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Kemudian, Trans Patriot yang merupakan pendampingan dan beasiswa bagi SDM transmigrasi.
Lalu, Trans Karya Nusa yang merupakan program pengembangan ekonomi lokal dan industri kecil. Terakhir, yakni Trans Gotong Royong merupakan kolaborasi lintas sektor untuk kawasan ekonomi transmigrasi.