Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) enggan banyak bicara terkait isu keterbatasan pasokan gas domestik yang tengah menjadi sorotan pelaku industri dalam negeri.
Mestinya, pada hari ini, Sabtu (16/8/2025) pukul 15.00 WIB, Kementerian ESDM dijadwalkan melakukan konferensi pers terkait pasokan gas. Kendati demikian, pihak Kementerian ESDM menginformasikan pembatalan konferensi pers tersebut pada pukul 16.38 WIB.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menggelar rapat bersama SKK Migas pada siang ini di Kementerian ESDM.
Terkait hal ini, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya tak melakukan pembahasan formal hari ini. Dia pun membantah isu pasokan gas dari hulu terbatas yang menyebabkan penyaluran ke pelanggan industri terganggu.
“Kata siapa [pasokan gas kurang]? Enggak. Aman, aman,” kata Tri singkat saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Sabtu (16/8/2025).
Ditemui terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto juga tak memberikan perincian hasil pembahasan yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sektor migas pada hari ini.
Baca Juga
Pria yang akrab disapa Djoksis itu juga memastikan kondisi kekurangan gas yang ramai diperbincangkan saat ini tidak ada.
“Kekurangan gas yang mana? Enggak ada kok, aman,” terangnya.
Industri Mengeluh Produksi Bisa Terganggu
Baru-baru ini, para pelaku industri mengeluhkan pembatasan gas yang mengganggu produktivitas kinerja produksi pengolahan.
Indonesian Rubber Glove Manufacturers Association (IRGMA) mengungkap kondisi industri di area Tangerang yang mengalami penurunan tekanan gas. Bahkan, sejumlah pabrik mematikan kiln atau pemanas bersuhu tinggi sehingga produksi terhenti.
"Semua industri [pengguna gas] di Jawa Barat [shut off], info yang sudah off di wilayah Tangerang sejak kemarin malam. Kalau sudah berhenti setop produksi, maka akan ada perumahan tenaga kerja," kata Ketua Umum IRGMA Rudy Ramadhan kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).
Tak hanya pengusaha sarung tangan karet, Rudy yang juga bergabung dalam Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Aplindo) juga mendapatkan informasi serupa terkait penyetopan pemanas tungku untuk pengerjaan logam.
Rudy menyebut bahwa penurunan tekanan gas telah diumumkan oleh distributor gas yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. melalui surat tertulis. Perusahaan pelat merah itu menyebut akan ada pengaturan pemakaian maksimum gas pada periode 13-31 Agustus 2025 menjadi 48%.
"Bagi yang masih mendapatkan pasokan gas 48% ini berisiko utilitasnya akan turun hingga 50%. Industri sarung tangan bulan lalu dapat pasokan gas 60%, kita kapasitas terpasang 70%," terangnya.
Senada, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan alokasi gas industri tertentu (AGIT) untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$17,8 per MMBtu.
"Itu dari harga dasar regasifikasi US$14,8 per MMBtu dan surcharge 120% [untuk pemakaian di atas AGIT], sedangkan HGBT US$7 per MMBtu hanya 48% sehingga harga rata-rata menjadi US$12,6 per MMBtu," ujar Yustinus, dihubungi terpisah.
Dalam kondisi ini, pihaknya kembali menagih ketersediaan pasokan gas sesuai alokasi Kepmen ESDM 76/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu. Yustinus meyakini pemerintah tengah mencari cara agar implementasi HGBT terlaksana secara penuh.
"Pelaksanaan sepenuhnya Perpres dan Kepmen sangat penting dan genting untuk kelangsungan industri termasuk menjaga kepercayaan investor," tuturnya.
Respons PGN
Menanggapi hal ini, PGN mengungkap kondisi keterbatasan pasokan gas lantaran adanya penurunan volume yang disalurkan pemasok gas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas pada Agustus 2025.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, kondisi tersebut berdampak pada pengaliran gas untuk sementara waktu kepada sebagian pelanggan gas PGN di wilayah Jawa Barat.
“Kondisi ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan operasional tak terencana [unplanned] di beberapa pemasok gas serta beberapa rencana tambahan pasokan gas yang masih dalam progres,” kata Fajriyah dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025).
Terlebih, saat ini perusahaan pelat merah itu belum mendapatkan tambahan kargo LNG domestik untuk periode Agustus 2025 sebagai sumber alternatif lainnya.
Sejatinya, isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini. Pada Maret 2025, Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengungkapkan, ada penurunan jumlah produksi gas bumi yang signifikan dari lapangan-lapangan sumber utama, seperti dari Blok Corridor, garapan Medco E&P Grissik Ltd.
Pihaknya pun mengambil jalan tengah untuk menutupi defisit pasokan gas pipa akibat penurunan alami (natural decline) tersebut dengan mengoptimalkan LNG hingga cadangan gas bumi baru ditemukan. Adapun, pemanfaatan LNG domestik sebagai alternatif gas bumi berasal dari Kilang LNG Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro.
Namun, Arief mengatakan bahwa pemenuhan pasokan LNG juga memiliki sejumlah tantangan tersendiri.
"Untuk pemenuhan LNG, ini ada beberapa tantangan yaitu LNG yang akan dialokasikan ke kita itu merupakan LNG yang pembatalan ekspor yang sudah committed [terkontrak]," kata Arief dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (11/3/2025).
Alokasi LNG dari pembatalan kontrak tersebut, kata Arief, dapat menambah beban harga kepada PGN.
"Misalnya, dari Tangguh sudah berkontrak dengan buyers luar negeri itu dikurangi [kargo LNG yang diekspor] untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tentunya ini akan menambah harga yang dibebankan kepada PGN," jelasnya.
Lalu, pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025.
Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.
"Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri," kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
