Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menyingung arti efisiensi yang berlaku sedari awal tahun, saat para eselon I Kementerian Keuangan meminta tambahan anggaran untuk tahun depan.
Dolfie menyoroti dari enam direktorat jenderal dan satu badan layanan umum (BLU) yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Anggaran Eselon I Kemenkeu, Senin (14/7/2025), seluruhnya meminta tambahan anggaran, total mencapai sekitar Rp3,24 triliun—belum dirjen lainnya.
“Dari seluruh dirjen yang hadir pada malam hari ini semuanya minta penambahan anggaran. Kami jadi bertanya-tanya sebenarnya, arti dari efisiensi kemarin itu apa?” ungkapnya.
Politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya efisiensi dilakukan dengan dalih mengubah cara kerja tetapi output yang dihasilkan sama atau justru lebih baik.
Dirinya memandang setelah satu semester efisiensi berjalan, artinya cara kerja yang lebih baik sudah didapatkan. Dolfie mempertanyakan mengapa seluruhnya justru kembali minta tambahan anggaran.
“Selama 2025 ini dengan efisiensi itu caranya udah ketemu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi. Kenapa pada 2026 kembali lagi pola kerja yang lama?” tanyanya.
Baca Juga
Mengambil contoh dirjen baru pecahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yakni Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) yang dipimpin Febrio Nathan Kacaribu, Dolfie melihat dengan anggaran yang telah mengalami penyesuaian pada 2025 sehingga menjadi Rp67 miliar, menghasilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga 110%.
“Pak Febrio minta [tambahan] jadi Rp52,9 miliar, berapa capaian yang mau dicapai? Kalau sama saja 110%, ngapain kita tambahin anggarannya?” tegas Dolfie.
Sementara dirjen lainnya meminta tambahan anggaran, tetapi belum melampirkan IKU sehingga dianggap tidak memiliki capaian yang jelas.
Adapun, permintaan anggaran tambahan tertinggi berasal dari Direktorat Jenderal Pajak senilai Rp1,7 triliun, sehingga usulan pagu tahun depan menjadi Rp6,27 triliun. Sementara Ditjen Bea Cukai (DJBC) meminta tambahan senilai Rp1,04 triliun sehingga anggaran total menjadi Rp3,2 triliun.
Kemudian Ditjen Anggaran (DJA) mengusulkan anggarannya naik dari pagu indikatif Rp24,74 miliar menjadi Rp45,3 miliar. Begitu pula dengan Ditjen Kekayaan Negara beserta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang meminta kenaikan anggaran senilai Rp386 miliar menjadi Rp913 miliar.
Selain itu, DJSEF meminta kenaikan anggaran dari Rp23,23 miliar menjadi Rp52,93 miliar, begitu pula dengan pecahan BKF yang lain, yakni Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) yang meminta kenaikan anggaran dari Rp22,9 miliar menjadi Rp87,53 miliar.
Sebelumnya pun, pemerintah sendiri memamerkan bahwa hasil dari efisiensi menghasilkan pengelolaan APBN yang lebih baik.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hal tersebut tercermin dalam perbandingan rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara yang menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir, bahkan mencapai level di bawah 0,5%.
Sementara jumlah penerimaan yang dikumpulkan naik dalam lima tahun terakhir meski belanja dukungan penerimaan turun.
“Menandakan bahwa efisiensi Kemenkeu yang semakin baik dalam proses menghimpun penerimaan negara,” ujar Suahasil dalam Raker dengan bersama Komisi XI DPR, Senin (14/7/2025).
.jpg?w=300&h=221)
