Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menekankan bahwa Pemerintah Indonesia masih memegang harapan besar untuk meredam rencana kenaikan tarif impor produk asal Indonesia sebesar 32% yang akan diberlakukan Amerika Serikat mulai 1 Agustus 2025.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Hasan menjelaskan, berdasarkan keterangan terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kebijakan tarif ini sebenarnya sempat dijadwalkan akan berlaku lebih cepat, tepatnya usai masa jeda 90 hari yang berakhir besok, 9 Juli. Namun, dalam pernyataan resmi terbaru, Presiden Trump justru memundurkan pemberlakuannya hingga 1 Agustus.
"Artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang bagi perpanjangan diskusi dan negosiasi, dan dalam surat itu Presiden Trump juga menyatakan masih ada peluang untuk membicarakan ini agar bisa diturunkan," ujar Hasan.
Menurut Hasan, pemerintah Indonesia memanfaatkan jeda waktu tambahan ini sebaik mungkin. Saat ini, tim negosiasi Indonesia sudah berada di Washington, DC.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT BRICS 2025 di Brasil dalam perjalanan menuju Washington untuk melanjutkan pembicaraan langsung.
Baca Juga
"Pak Menko sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC, tadi saya kontak beliau sedang dalam perjalanan. Dan yang bisa kita pegang adalah tanggalnya ini dimundurkan ke tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi," kata Hasan.
Pemerintah, kata Hasan, tetap optimistis bisa memperoleh hasil terbaik. Optimisme ini didasari oleh sejarah panjang hubungan baik Indonesia dan Amerika Serikat.
"Bangsa kita, negara kita optimis dengan negosiasi karena kita tahu kita berhubungan baik dengan semua negara termasuk Amerika Serikat, selama ini kita berhubungan sangat baik. Dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana," imbuhnya.
Hasan juga menambahkan bahwa keterangan lengkap dan sikap resmi pemerintah akan disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian setelah tiba dan memimpin negosiasi lanjutan di Washington.
Untuk sementara, pemerintah meminta masyarakat bersabar dan tetap tenang menunggu perkembangan selanjutnya.
Menjawab pertanyaan apakah kenaikan tarif ini berkaitan langsung dengan keputusan Indonesia bergabung menjadi anggota penuh BRICS, Hasan menegaskan hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang menyebutkan keterkaitan tersebut.
"Sampai sekarang tidak ada informasi soal itu," tegas Hasan.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memutuskan untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia.
Besaran tarif tersebut tidak berubah dari pungutan yang sebelumnya diumumkan Trump dalam Hari Pembebasannya pada awal April lalu.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.
Dalam surat tersebut, Trump menyebut pihak AS telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, tetapi hanya dalam kerangka perdagangan yang lebih seimbang dan adil.
"Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya. Produk yang dialihkan (transshipped) untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan tetap dikenakan tarif sesuai dengan kategori tertingginya," demikian kutipan surat tersebut.
Trump menyebut, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, non-tarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.
"Sayangnya, hubungan dagang ini sejauh ini belum bersifat timbal balik," jelasnya.
Trump melanjutkan, tarif 32% tersebut sebenarnya jauh lebih rendah dari tarif yang diperlukan untuk menutup kesenjangan defisit perdagangan kami dengan Indonesia
Dia menambahkan, tarif ini tidak akan berlaku jika Indonesia, atau perusahaan-perusahaan dari Indonesia, memutuskan untuk membangun fasilitas produksi di Amerika Serikat. Trump bahkan menyebut AS akan membantu mempercepat proses perizinan secara profesional dan efisien dalam hitungan minggu.
Trump melanjutkan, AS dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif jika Indonesia bersedia membuka akses pasar dan menghapus kebijakan tarif maupun non-tarif terhadap Negeri Paman Sam. Besaran tarif dapat dinaikkan atau diturunkan, tergantung pada perkembangan hubungan bilateral Indonesia-AS.
Adapun, dia juga mengancam RI untuk menambah tarif tersebut jika Indonesia melakukan retaliasi dagang
"Apabila Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif atas produk Amerika Serikat, maka besaran kenaikan tersebut akan langsung ditambahkan pada tarif 32% yang telah kami tetapkan," kata Trump.
