Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak tahun 2025 akan mencapai sekitar 94,9% dari target APBN. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengklaim outlook tersebut didasarkan pada perbaikan kapasitas administrasi dan efisiensi pemungutan yang terus meningkat.
Pernyataan itu Bimo sampaikan usai Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya melaporkan realisasi semester I dan outlook APBN 2025 kepada Badan Anggaran DPR pada Selasa (1/7/2025).
“Landasannya memang kemampuan administrasi kita mulai meningkat. Beberapa pimpinan juga sudah mulai bisa bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi. Coretax sudah mulai membaik,” klaim Bimo, dikutip Rabu (2/7/2025).
Dia menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak juga berupaya menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara, guna memastikan target defisit anggaran dapat tetap dikendalikan sesuai rencana fiskal pemerintah.
Terkait pengembalian pajak (restitusi), Bimo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah pengendalian. Restitusi dipilah menjadi tiga jenis restitusi lebih bayar pendahuluan, rutin, dan akibat penegakan hukum.
“Yang pendahuluan yang begitu masif itu kita coba scrutiny [awasi]. COGS-nya (cost of goods sold) benar-benar kita pastikan layak sebagai dasar pengkreditan pajak masukan atau tidak,” jelasnya.
Baca Juga
Direktorat Jenderal Pajak, sambungnya, menerapkan proses quality control melalui review dan audit sampling, untuk memastikan pengajuan restitusi sesuai ketentuan perpajakan namun tetap memberi kepastian kepada dunia usaha.
Lebih lanjut, Bimo juga mengakui bahwa belakangan penerimaan pajak juga tertekan karena sektor batu bara yang mengalami tekanan akibat volatilitas harga. Dia pun menyatakan pihaknya tengah menyusun alternatif kebijakan untuk merespons situasi tersebut.
“Kalau yang konteks batu bara memang karena volatilitas harga, kita sudah usulkan beberapa alternative measures-nya. Nanti kalau sudah final, akan kami sampaikan,” tutupnya.
Outlook Penerimaan Pajak
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan outlook penerimaan pajak hanya mencapai Rp2.076,9 triliun pada 2025. Angka tersebut lebih rendah dari target penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.
"Kalau kita lihat dari penerimaan pajak akan mencapai Rp2.076,9 atau dalam hal ini 94,9% dari target APBN," ungkap Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).
Proyeksi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target itu menunjukkan adanya kemungkinan terjadi shortfall pajak senilai Rp112,4 triliun.
Bendahara negara tersebut menyampaikan bahwa target penerimaan pajak tidak tercapai karena adanya perubahan kebijakan seperti tidak jadinya implementasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun ini.
Selain itu, sambungnya, ada tekanan dari faktor eksternal seperti harga komoditas-komoditas unggulan mengalami pelemahanan sehingga berdampak ke penerimaan pajak.
Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan outlook penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp310,4 triliun atau lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.
Kemudian outlook penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp477,2 triliun atau hanya setara 92,9% dari target APBN 2025 sebesar Rp513,6 triliun. Sri Mulyani menjelaskan tidak masuknya lagi dividen BUMN ke kas negara menjadi faktor penurunan PNBP itu.
Sementara outlook penerimaan hibah mencapai Rp1 triliun atau lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar Rp600 miliar. Secara keseluruhan, Sri Mulyani mengumumkan outlook pendapatan negara sebanyak Rp2.865,5 triliun atau hanya setara 95,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
