Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara usai kalangan nelayan mengeluhkan sulitnya mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk membenahi skema penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan.
“Saya kira tadi beberapa hal yang nanti ini menjadi masukan untuk kita benahi,” kata Trian dalam diskusi bertajuk Sinergi Pembangunan KNMP di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Sebelumnya, dalam diskusi yang sama, Carno, perwakilan nelayan asal Pandeglang, Banten, mengeluhkan sulitnya untuk mengakses BBM subsidi.
Sulitnya mengakses BBM subsidi ini utamanya terjadi pada nelayan dengan kapal berukuran di atas 12 gross tonnage (GT).
“Kalau naik level ke kapal yang 12 GT, itu kan penanganannya udah lain Pak. Itu pun ribetnya masyaallah, ribet,” ujar Carno.
Baca Juga
Selain itu, Carno menyebut bahwa kesulitan juga terjadi terhadap nelayan yang memanfaatkan kapal-kapal bantuan dari pemerintah. Untuk diketahui, kapal-kapal bantuan ini merupakan kapal ilegal yang ditetapkan sebagai milik pemerintah, yang kemudian dihibahkan untuk nelayan.
Carno mengaku para nelayan ini harus mengurus sejumlah dokumen agar bisa mengakses BBM subsidi tersebut. Akibatnya, banyak nelayan yang kemudian enggan untuk memanfaatkan kapal tersebut.
“Untuk itu, mohon sekiranya untuk dipermudah, Pak. Apa yang sudah diberikan oleh pemerintah agar bisa dijalankan oleh kami. Jadi percuma, pemerintah ngasih [kapal] tapi kok diribetkan. Banyak juga [kapal] yang mangkrak, enggak sedikit Pak, serius ini Pak,” tuturnya.
Sementara itu, VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengungkap bahwa saat ini setidaknya sudah ada 414 stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang sebagian besar ada di perkampungan nelayan. Dari total 414 SPBN, sebanyak 158 di antaranya sudah berbentuk badan usaha koperasi.
Kendati begitu, Eko mengakui bahwa saat ini masih banyak kampung nelayan di Indonesia yang belum terjangkau oleh Pertamina sehingga sebagian besar dari kampung nelayan diarahkan untuk membeli BBM di stasiun atau lembaga penyalur yang ada.
“Jadi ini kita sangat mendukung sekali memang selain swasta yang terlibat di dalam pembangunan SPB umum nelayan juga ada peran koperasi yang cukup besar di dalam mendukung distribusi BBM khususnya untuk nelayan,” tutur Eko dalam kesempatan yang sama.
Di sisi lain, Eko menyebut bahwa pihaknya akan menyiapkan roadmap pembangunan SPBU nelayan. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya permintaan kebutuhan atas lembaga penyalur untuk BBM.
Untuk itu, pihaknya meminta dukungan KKP dan pemerintah daerah (pemda) untuk membangun atau menyiapkan distribusi BBM sampai ke tingkat nelayan.
