Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun ini. Pembangunan akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP Trian Yunanda menyampaikan, pembangunan KNMP akan menggunakan dana dari anggaran biaya tambahan (ABT).
“Anggaran nanti dari anggaran biaya tambahan,” kata Trian dalam diskusi bertajuk Sinergi Pembangunan KNMP di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Merujuk pada pembangunan kampung nelayan modern di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), biaya pembangunan untuk satu kampung nelayan menelan anggaran sekitar Rp22 miliar dengan proses pembangunan berlangsung selama 3 bulan.
Dengan demikian anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 100 KNMP tahun ini yakni sekitar Rp2,2 triliun.
“Ya totalnya sudah tahu, [Rp] 22 [miliar] kali 100 [KNMP],” ujar Trian.
Baca Juga
Trian mengatakan, pembahasan anggaran pembangunan KNMP tengah dikebut bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Per hari ini, Senin (16/5/2025), Trian menyebut bahwa tim KKP tengah menyusun detail desain dan rencana anggaran untuk program KNMP. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sejumlah persyaratan teknis untuk mengajukan ABT.
Dia mengharapkan anggaran untuk pembangunan KNMP dapat cair dalam waktu dekat sehingga program ini dapat mulai berjalan.
“Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sesuai dengan rencana, mudah-mudahan Juli ini kita bisa kontrak, artinya anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yang diperlukan,” tuturnya.
Adapun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.100 KNMP hingga 2027. Khusus tahun ini, KKP menargetkan 100 KNMP terbentuk.
Saat ini, KKP tengah melakukan seleksi terhadap 100 lokasi unggulan yang dapat dibangun pada 2025. Kemudian, menyiapkan gambar pra-desain perencanaan dan persiapan survei 100 lokasi yang diharapkan dapat tuntas pada akhir Juni 2025.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan, proses penetapan 100 lokasi akan berlangsung ketat dan transparan. Pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp22 miliar untuk setiap lokasi pembangunan.
Melalui program tersebut, wilayah pesisir tradisional maupun kampung perikanan budidaya akan ditransformasi menjadi kawasan perikanan terintegrasi.
Secara terperinci, Doni menuturkan bahwa wilayah pesisir akan disiapkan infrastruktur dermaga, pabrik es, cold storage, sentra kuliner, kios perbekalan melaut, hingga balai pelatihan sebagai sarana meningkatkan kompetensi masyarakat setempat.
Kemudian di kampung perikanan budidaya, akan disiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan budidaya modern dan berkelanjutan. KKP juga memastikan adanya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di tiap lokasi pembangunan agar aktivitas produksi tidak mencemari lingkungan sekitarnya.
