Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 kasus, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak.
Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.
“Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).
Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan pasca serangkaian insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional segera mengambil sejumlah langkah korektif dan preventif.
Langkah pertama adalah penguatan protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Setiap tahapan pengiriman akan diawasi lebih ketat untuk mencegah kontaminasi maupun penurunan mutu makanan selama perjalanan.
Selain itu, BGN akan memberlakukan pembatasan waktu maksimum pengantaran. Dengan adanya batas waktu yang jelas, makanan dipastikan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat tiba di sekolah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan.
Baca Juga
Di tingkat sekolah, perhatian juga difokuskan pada mekanisme distribusi internal, termasuk proses penyimpanan sementara dan cara makanan diserahkan kepada siswa. Langkah ini untuk memastikan bahwa makanan tidak dibiarkan dalam kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.
Selanjutnya, akan diberlakukan batas toleransi waktu konsumsi. Artinya, setelah makanan diterima, harus segera dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu agar tetap aman. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk mengatur jadwal makan secara disiplin.
Yang tak kalah penting, BGN akan mewajibkan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan. Uji ini mencakup penilaian terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan, guna memastikan makanan layak dikonsumsi secara inderawi sebelum sampai ke tangan siswa.
Melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat memperkuat sistem pengawasan mutu dalam program MBG. Dadan menekankan bahwa kejadian keracunan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, ketelitian, dan komitmen bersama dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.
Menurut pantauan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:
1. Nganjuk (2/10): 7 siswa
2. Nunukan (13/1): 30 siswa
3. Sukoharjo (16/1): 40 siswa
4. Waingapu (18/2): 29 siswa
5. Pandeglang (19/2): 28 siswa
6. Takalar (26/2): 12 siswa
7. Batang (14/4): 60 siswa
8. Cianjur (22/4): 78 siswa
9. Bombana (23/4): 10 siswa
10. Bandung (29/4): 342 siswa
11. Tasikmalaya (30/4): 400 siswa
