Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru Bank Dunia menyita sorotan, karena menjelaskan bahwa 60,3% penduduk atau 172 juta orang indonesia miskin. Jumlahnya berbeda jauh dengan versi Badan Pusat Statistik atau BPS.
Data itu terungkap dalam laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Bank Dunia merilis analisis kondisi ekonomi Indonesia, proyeksi tahun ini dan beberapa tahun mendatang, juga kondisi tingkat kemiskinan berbagai negara.
Bank Dunia menjabarkan data kemiskinan berdasarkan berbagai standar, mulai dari standar kemiskinan internasional atau international poverty rate sebesar US$2,15 PPP, standar kemiskinan negara berpendapatan kecil-menengah sebesar US$3,65 PPP, hingga standar kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas sebesar US$6,85 PPP.
PPP atau purchasing power parity, alias paritas data beli, adalah konsep untuk menyetarakan harga sekumpulan barang yang identik di berbagai negara, sehingga menggambarkan harga yang setara atas suatu barang di negara-negara yang berbeda. Asumsi persamaan keadaan ekonomi melalui harga itu menjadi salah satu landasan PPP sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemiskinan.
Bank Dunia telah mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas (upper middle-income country) sejak 2023, karena berhasil mencapai pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) sebesar US$4.580 per kapita. Sebuah negara akan tergolong upper middle-income country jika memiliki GNI US$4.466—US$13.845 per kapita.
Status itu membuat perhitungan jumlah penduduk miskin Indonesia dapat mengacu pada standar negara berpendapatan menengah-atas. Data itu turut disajikan Bank Dunia dalam laporan terbarunya.
Baca Juga
Ternyata, Bank Dunia catat 60,3% warga RI orang miskin. Lebih dari separuh orang Indonesia memiliki pengeluaran per hari di bawah US$6,85 PPP.
Nilai US$6,85 bisa setara dengan Rp127.971 (asumsi kurs JISDOR Rp18.682 per dolar AS). Namun, perlu digaris bawahi, nilai purchasing power parity tidak bisa dikonversi begitu saja dengan kurs dolar AS pada umumnya karena merupakan konsep yang berbeda dari kurs mata uang untuk transaksi.
Berdasarkan data Susenas 2024 BPS, jumlah penduduk Indonesia adalah 285,1 juta orang. Artinya, 60,3% penduduk Indonesia adalah setara 172 juta orang.
Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.
Sebagai perbandingan, persentase penduduk Indonesia pada tahun lalu itu menjadi yang tertinggi kedua di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara.
60,3% penduduk miskin Indonesia hanya lebih rendah dari Laos (68,5%), namun jauh lebih tinggi dari Malaysia (hanya 1,3%), Thailand (7,1%), Vietnam (18,2%), dan Filipina (50,6%). Sebagai catatan, Bank Dunia tidak memiliki data kemiskinan di Kamboja dan Myanmar.
Data Kemiskinan Indonesia menurut BPS
Sementara itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, angka tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.
Persentase penduduk miskin pada September 2024 itu turun sebesar 0,46% basis poin dibandingkan dengan Maret 2024 yaitu sebesar 9,03% (25,22 juta orang).
"Kemiskinan September 2024 sebesar 8,57%, ini menjadi capaian terendah di Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960," ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Dia memaparkan bahwa garis kemiskinan September 2024 adalah sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Angka tersebut naik 2,21% dari garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 583.932 per kapita per bulan.
Artinya, cara perhitungan standar kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS berbeda: ambang batas Bank Dunia sebesar Rp115.278 per kapita per hari, sedangkan ambang batas BPS sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.
