Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai penyusunan Peta Jalan (Roadmap) kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) 2026-2029 perlu melibatkan industri hasil tembakau (IHT).
Ketua Umum Perkumpulan Gappri Henry Najoan mengatakan keterlibatan semua pihak akan menciptakan keseimbangan dengan aspek kesehatan, tenaga kerja lHT, hingga petani tembakau dan cengkeh.
"Kami mendorong pemerintah tidak menaikkan tarif cukai dan HJE tahun 2026 - 2028 agar IHT bisa pulih terutama dari tekanan rokok murah yang tidak jelas asal dan produsennya," kata Henry Najoan dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).
Menurutnya, industri hasil tembakau legal saat ini situasinya tidak sedang baik-baik saja. Selama ini pungutan negara terhadap IHT kretek sudah mencapai 70%-82% pada setiap batang rokok legal.
Dia mencatat hambatan untuk kepastian berusaha IHT legal adalah adanya kebijakan cukai yang melemahkan daya saing IHT dan kenaikan cukai yang eksesif serta fluktuatif sehingga tidak ada kepastian usaha.
Henry mencontohkan, kebijakan waktu pengumuman Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) biasanya pada akhir tahun, sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan bisnis.
Dia berpendapat keberadaan peta jalan IHT akan memberikan kepastian berusaha, iklim usaha yang adil, inklusif dan kondusif bagi sepanjang rantai pasok IHT nasional.
Baca Juga
"Roadmap IHT nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari tenaga kerja, nafkah petani tembakau dan cengkeh, devisa serta pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Gappri berharap pemerintah tidak melakukan penyederhanaan tarif (simplifikasi), mengingat dampaknya yang justru lebih besar dibanding manfaatnya.
Gappri berharap, penyusunan roadmap kebijakan cukai 2026-2029 dilakukan secara komprehensif, transparan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri dan perekonomian nasional.
