Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia memproyeksikan rasio penerimaan negara Indonesia hanya mencapai 11,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Bank Dunia mencatat rasio pendapatan negara Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun.
Pada 2022 misalnya, rasio pendapatan negara mencapai 13,5% terhadap PDB. Pada 2023, rasio pendapatan negara turun ke 13,3% terhadap PDB. Rasio pendapatan negara kembali turun ke 12,8% terhadap PDB pada 2024.
Bank Dunia memproyeksikan rasio pendapatan negara Indonesia kembali turun ke 11,9% terhadap PDB pada tahun ini. Setelah terus turun dalam 3 tahun beruntun, barulah Bank Dunia memproyeksikan rasio pendapatan negara Indonesia terhadap PDB naik sedikit ke 12,3% pada 2026 dan 12,4% pada 2027.
Lembaga tersebut bahkan menggarisbawahi bahwa rasio pendapatan negara Indonesia terhadap PDB yang hanya sebesar 12,7% pada 2024 merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah.
"Penerimaan pajak yang hilang diperkirakan mencapai 6,4% dari PDB. Menutup kesenjangan [pajak] ini akan memperluas ruang fiskal untuk mendanai Visi Indonesia Emas 2045," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Jumat (25/4/2025).
Baca Juga
Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasio pendapatan negara mencapai 23% terhadap PDB. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengakui rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia masih terlalu rendah.
Hashim menjelaskan rasio tersebut tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga Indonesia.
"Target kita sama dengan revenue ratio [rasio penerimaan] Kamboja itu 18% menurut Bank Dunia. Nanti kita target 23%, itu Vietnam," jelas Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).
Pendiri Arsari Group itu pun mengungkapkan Prabowo sudah memberi penugasan khusus kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menaikkan penerimaan perpajakan.
Caranya, Hashim menjelaskan pemerintah ingin mengincar aktivitas ekonomi bayangan alias shadow economy. Dia mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB.
Dengan demikian, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis. Menurut perhitungannya, akan ada penambahan penerimaan negara paling tidak Rp900 triliun per tahun apabila pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan.
"Berarti apa? Kita tidak akan ada bujet defisit lagi. Kita akan bujet surplus, tapi kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya," jelas elite Partai Gerindra itu.
