Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terus berlanjut. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proyek IKN bakal dieksekusi oleh tiga kementerian dan lembaga (k/l) secara langsung.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa tiga k/l yang bakal menjadi eksekutor pembangunan IKN itu, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Otorita IKN.
“Kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa [baik Kementerian PU serta PKP] dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjennya bahwa semua anggaran [untuk IKN] sudah dibuka blokirnya pada sekitar Rp10 koma sekian triliun untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan [di IKN],” jelas Basuki dalam konferensi pers, Rabu (23/4/2025).
Basuki juga memastikan kelanjutan pembangunan kawasan hunian yang bakal dieksekusi oleh Kementerian PKP. Dalam informasi terbaru, Kementerian PKP bakal menambah hunian vertikal sebanyak lima tower bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Sementara khusus untuk OIKN, Basuki menyebut, telah menggenggam pencairan pagu anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk mendukung pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Dipa [OIKN] yang pertama sebesar Rp5,3 triliun itu sudah dibuka blokirnya semua, dan ada paket-paket pekerjaan yang sudah ditenderkan dan kita harapkan kalau mudah-mudahan bisa berhasil pengadaan barang dan jasanya, lelangnya,” tegasnya.
Baca Juga
Sejalan dengan hal itu, Basuki berharap pada awal Mei 2025, pihaknya telah melakukan penandatanganan kontrak pembangunan jalan kawasan di KIPP 1A, 1B, serta 1C senilai Rp3,4 triliun.
“Termasuk yang lain-lain seperti nanti penataan Sepaku, kawasan Sepaku, itu kita tata supaya tidak menjadi kumuh. Jadi kita sudah mulai pekerjaan tendernya juga ini nanti semua akan dilaksanakan tahun 2025 di tahap pertama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi bidang sarana dan Prasarana OIKN menyebut bahwa pembangunan IKN tahap pertama yang mencakup pembangunan ekosistem kawasan IKN di wilayah KIPP 1A akan rampung pada Juni 2025.
Adapun, ekosistem yang rampung Juni 2025 itu di antaranya Kawasan Istana, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Kantor Kementerian Sekretariat Negara.
“Progres batch I sudah 90% sampai 93%, mudah-mudahan di Juni ini selesai,” tegasnya.
