Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, furnitur tak akan terkena tarif impor timbal balik atau resiprokal sebesar 32% dari Amerika Serikat (AS).
Dengan kata lain, ekspor furnitur ke Negeri Paman Sam tidak akan dikenakan tarif resiprokal. Airlangga mengatakan, furnitur masuk pengecualian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump lantaran AS masih membutuhkan pasar alternatif untuk pasokan komoditas tersebut.
"Furnitur tidak dikenakan tarif tinggi karena timber [kayu] AS sedang perang dengan Kanada sehingga butuh sumber alternatif," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).
Selain furnitur, komoditas RI yang tak terkena kebijakan tarif Trump adalah emas dan tembaga. Airlangga mengingatkan bahwa kesempatan itu harus dimanfaatkan secara optimal. Pasalnya, kelonggaran itu dapat membuka peluang pengembangan hilirisasi dan penjualan furnitur ke AS.
"Ini membuka peluang Indonesia untuk melakukan hilirisasi dan masuk ke pasar AS," tutur Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah siap bernegosiasi dalam melaihat AS sebagai mitra strategis.
Menurutnya, jalur diplomasi dan negosiasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan, tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif. Salah satunya melalui revitalisasi perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
Adapun, sejumlah kebijakan dalam paket negosiasi itu seperti meningkatkan impor dan investasi dari AS, seperti peningkatan impor LPG dan LNG.
"Dengan pembicaraan dengan menteri ESDM, juga kita arahan presiden kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).
Baca Juga
Namun, Airlangga menggarisbawahi bahwa peningkatan impor LPG dan LNG dari AS, tak berarti menambah volume impor gas RI secara total. Dia menjelaskan, pemerintah hanya melakukan realokasi impor gas tersebut. Artinya, akan ada pengurangan jumlah impor LPG dan LNG dari negara di luar AS.
"Ini tidak menambah [impor], tapi realokasi pembelian, jadi tak mengganggu APBN," jelas Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi non-tarif measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.
Pemerintah juga berencana melakukan evaluasi larangan terbatas (lartas) dan percepatan sertifikasi halal. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal seperti penurunan bea masuk, PPh impor, hingga PPN impor.
Hal ini dilakukan demi mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke Negeri Paman Sam.
