Nego Tarif Trump, RI Buka Opsi Libatkan AS dalam Proyek Kilang

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Indonesia memiliki opsi untuk menggandeng Amerika Serikat (AS) dalam proyek pembangunan kilang minyak.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari AS untuk RI.

Airlangga mengatakan, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu bisa menggunakan komponen dari Negeri Paman Sam. Dengan begitu, impor AS ke dalam negeri bisa meningkat.

Dengan langkah itu, diharapkan Presiden AS Donald Trump dapat melakukan relaksasi atau penurunan tarif resiprokal kepada Indonesia.

"Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Selain itu, dalam rapat bersama para pelaku usaha, diketahui RI berencana meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari AS. Dalam bahan paparannya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah siap bernegosiasi dalam melihat AS sebagai mitra strategis.

Menurutnya, jalur diplomasi dan negosiasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan, tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif. Salah satunya melalui revitalisasi perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).

Adapun, sejumlah kebijakan dalam paket negosiasi itu seperti meningkatkan impor dan investasi dari AS, termasuk pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero).

"Meningkatkan impor dan investasi dari AS [pembelian migas oleh Pertamina dan lain-lain]," demikian tertulis dalam bahan paparan Airlangga.

Indonesia saat ini memang memiliki rencana membangun proyek kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.

Adapun, pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu mulanya hanya direncanakan untuk kapasitas 500.000 barel per hari. Kilang 500.000 barel itu pun rencananya dibangun di Pulau Pemping, Kepulauan Riau.

Seiring berjalannya waktu, rencana itu berubah. Pemerintah menaikkan kapasitas kilang menjadi 1 juta barel dan akan membangun di beberapa daerah di Indonesia.

Kilang yang akan dibangun di beberapa daerah itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.