Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah merespons penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia.
Setidaknya terdapat 7 langkah yang dilakukan pemerintah. Pertama, Indonesia telah bertemu dengan pemerintah Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.
Dalam hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu langsung dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya hari ini.
PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia.
“Malaysia selaku KeketuaanASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).
Pada kesempatan tersebut Airlangga menegaskan posisi Asean di Indo Pasifik sangat penting dan dapat menjadi satu kekuatan besar untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan Asean dan di tingkat global.
Baca Juga
Untuk diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkanPerjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara Asean, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” ujarnya.
Kedua negara mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamikaperdagangan global.
Namun, Indonesia dan Malaysia memilih untuk tetap menghormati kebijakan tersebut dan percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penguatan dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” terangnya.
Sebagai Ketua Asean tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan.
Di sisi lain, berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga memiliki langkah lain yang dilakukan. Adapun, langkah kedua yang dimaksud yakni segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Pemerintah Indonesia juga disebut akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Sebagaimana diketahui, tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Adapun, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
Upaya ketiga yang akan dilakukan pemerintah yakni menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.
Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Keempat, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS sejak awal tahun ini.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Kelima, pemerintah Indonesia akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.
Keenam, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Ketujuh, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier.
Hal ini juga dinilai dapat sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Tak hanya itu, langkah kebijakan strategis pemerintah lainnya akan ditempuh untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.
