Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi terkini postur APBN Februari 2025, usai lebih dari satu bulan absen menggelar konferensi pers.
Secara umum, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun sementara pendapatan yang berhasil dikantongi pemerintah senilai Rp316,9 triliun.
Alhasil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melanjutkan tren defisit awal tahun ke level Rp31,2 triliun atau sebesar 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jadi defisit 0,13% itu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani menjelaskan secara perinci, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini. Penerimaan ini tercatat bertambah Rp125,22 triliun dari Januari 2025.
Penerimaan pajak tercatat Rp187,8 triliun per Februari 2025 atau 8,6% dari target. Kinerja pajak itu anjlok hingga 30,2% dari Februari 2024 dengan perolehan pajak Rp269,02 triliun.
Baca Juga
Adapun, perolehan kepabeanan dan cukai mencapai Rp52,6 triliun pada Februari 2025 atau 17,5% dari target.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Sri Mulyani telah berhasil mengumpulkan Rp76,4 triliun hingga akhir Februari atau 14,9% dari target tahun ini.
Melihat dari sisi belanja APBN yang didesain tahun ini senilai Rp3.621,3 triliun, hingga akhir Februari telah terealisasi senilai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari pagu. Artinya, belanja sepanjang Februari senilai Rp167,33 triliun, lebih rendah dari realisasi belanja Januari senilai Rp180,77 triliun.
Di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target, terdiri dari belanja K/L senilai Rp83,6 triliun atau 7,2% dari pagu dan belanja nonK/L Rp127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja non K/L.
Sri Mulyani menyoroti belanja Transfer ke Daerah lebih cepat terjadi pada awal tahun ini yang telah mencapai Rp136,6 triliun (14,9%), bahkan lebih besar dan cepat dari belanja pemerintah pusat.
Adapun surplus keseimbangan primer mencapai Rp48,1 triliun, sementara target dari APBN 2025 mencatatkan defisit Rp63,3 triliun.
Dalam rangka memenuhi belanja pemerintah di tengah pendapatan yang lebih rendah, pemerintah melakukan pembiayaan yang telah mencapai Rp220,1 triliun.
“Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7% [dari target]. Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading,” lanjutnya.
