Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkap alasan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN yang belum kunjung terealisasi.
Diana menjelaskan, hal itu terjadi lantaran Presiden Prabowo Subianto masih meminta revisi desain gedung parlemen. Di mana, Prabowo menilai atap gedung parlemen yang tertuang desain awal dipandang terlalu mewah.
“Kalau tidak salah kemarin itu ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy, tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Rabu (12/3/2025).
Selain itu, Diana juga menyebut mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan desain interior yang diminta untuk dapat mengacu pada kompleks parlemen di India.
“Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India ya. Itu bagus ada unsur-unsur yang seperti di Indonesia, kayu dan warnanya. Dan ini juga beliau minta di lobby nanti kan ada semacam museum,” ujarnya.
Diana menambahkan revisi desain itu telah kembali diserahkan kepada pihak istana untuk nantinya menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Apabila telah disetujui, maka nantinya proses pembangunan kawasan legislatif IKN bakal dieksekusi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk dapat dilaksanakan pada periode 2025 – 2029.
“Setelah Presiden oke tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan melakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025-2029,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan upaya itu dilakukan agar kawasan legislatif dan yudikatif bisa rampung sebelum Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN pada 2028.
“Kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mulainya [konstruksi] diharapkan pada 2025 ini,” kata Danis kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).
Adapun, dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.
