Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan siap mengirim Initial Memorandum aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD dalam tiga bulan ke depan.
Airlangga sendiri melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk mempercepat aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD selama 3—5 Maret 2025.
Pada Selasa (4/3/2025) malam, Airlangga melakukan pertemuan dengan sejumlah Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang, serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia. Sebelumnya, pada Senin (3/3/2025), Airlangga telah menemui Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.
Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.
Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.
“Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025," jelas Airlangga kepada Duta Besar, dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).
Baca Juga
Selanjutnya, sambung politisi Golkar itu, Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD. Dia menyatakan saat ini pemerintah memprioritaskan peningkatan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurutnya, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung pencapaian berbagai prioritas tersebut. Alasannya, Indonesia harus melakukan transformasi struktural sebelum bisa diterima ke OECD seperti memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.
“Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD," ungkapnya.
Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.
Oleh karenanya, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Bahkan, lanjut Airlangga, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.
