Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Prancis ingin memperluas pajak bagi orang kaya usai defisit anggaran terus membengkak dan biaya pinjaman yang semakin tinggi. Padahal, pemerintah ingin meningkatkan anggaran pertahanannya.
Dilansir dari Bloomberg, Selasa (4/3/2025), Menteri Keuangan Prancis Eric Lombard mengungkit kembali usulan pemerintahan sebelumnya di bawah Perdana Menteri Michel Barnier untuk mengenakan pajak khusus untuk masyarakat berpendapatan tinggi. Menurutnya , usulan tersebut menarik untuk kembali dipertimbangkan.
"Orang-orang yang memiliki tabungan yang signifikan harus membayar pajak. Itulah yang sedang kami pertimbangkan," ujar Lombard.
Sebelumnya, dia menyatakan tidak ingin menaikkan pajak penghasilan korporasi (PPh Badan). Lombard khawatir kenaikan PPh Badan berdampak negatif ke lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, pemerintah Prancis tengah mempertimbangkan cara untuk meningkatkan anggaran pertahanan akibat upaya Uni Eropa ingin mengurangi ketergantungan kepada Amerika Serikat (AS).
Apalagi, belakangan Presiden AS Donald Trump mengkritisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Sementara itu, Uni Eropa berkomitmen untuk terus mendukung Ukraina dalam perangnya melawan Rusia.
Baca Juga
Pada saat yang sama, kekhawatiran atas ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik menyusul pemilihan umum dadakan beberapa waktu lalu, dan pertikaian parlemen yang berlarut-larut mengenai anggaran tahun ini menyebabkan Prancis harus menanggung biaya pinjaman yang lebih tinggi sehingga membatasi ruang gerak fiskal.
Negara dengan perekonomian terbesar kedua di kawasan Eropa itu harus menghabiskan lebih dari 50 miliar euro (US$52,5 miliar) setiap tahunnya untuk membayar bunga bagi pemegang utang negara. Menurut Lombard, nilai tersebut hampir sama dengan kebutuhan anggaran pertahanan Prancis.
Menteri keuangan itu menambahkan bahwa kawasan industri tertentu yang harus ditutup atau berisiko ditutup dapat dialihkan untuk membantu meningkatkan produksi militer.
