Bisnis.com, JAKARTA — Department of Government Efficiency (DOGE) yang dipimpin Elon Musk untuk melakukan efisiensi, memberhentikan sebuah tim pegawai negeri sipil yang ahli dalam teknologi pajak AS.
Tim tersebut berisikan karyawang yang paham teknologi yang membantu membangun layanan pengarsipan pajak gratis dari Internal Revenue Service (IRS).
Melansir dari Reuters, Minggu (2/3/3035), seorang juru bicara General Service Administration (GSA) dalam Pemerintahan Trump juga merombak situs-situs web di seluruh pemerintahan.
Direktur Layanan Transformasi Teknologi GSA Thomas Shedd memberitahukan kepada para pegawai dari tim layanan digital yang dikenal sebagai 18F, bahwa pekerjaan mereka telah diberhentikan karena dinilai tidak lagi kritis alias tidak diperlukan lagi.
Lantas, sekitar 90 karyawan 18F tidak lagi dapat mengakses perangkat yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.
GSA mengatakan bahwa tindakan tersebut diambil untuk mendukung sejumlah perintah eksekutif, termasuk menerapkan Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Efisiensi Departemen Pemerintah Presiden yang efektif berlaku tertanggal 11 Februari.
Baca Juga
Elon Musk pada awal bulan ini menanggapi sebuah posting di media sosial X yang menyebut 18F sebagai “kantor komputer di seluruh pemerintah yang berhaluan kiri” dengan mengatakan bahwa grup tersebut telah “dihapus.”
Tim tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 di bawah mantan Presiden Barack Obama, tim 18F ditempatkan di dalam GSA dan membantu badan-badan federal meningkatkan layanan digital mereka.
Tim ini ditugaskan untuk meningkatkan aksesibilitas situs web federal, memodernisasi teknologi, meningkatkan akses data, dan membuat pengalaman layanan pelanggan pemerintah menjadi lebih ramah pengguna.
Meski demikian, situs web pajak gratis IRS yang dapat diarsipkan secara langsung saat ini masih online.
The Washington Post melaporkan pada hari Sabtu bahwa para pejabat dari tim Musk menyatakan ketertarikannya untuk menggunakan catatan pajak pribadi untuk memeriksa pembayaran tunjangan federal untuk mengetahui adanya penipuan.
New York Times dan Post melaporkan pada hari Jumat (28/2/2025) bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri telah meminta IRS untuk mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tidak berdokumen yang ingin dideportasi.
