Bisnis.com, JAKARTA - Media asing The Economist menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto yang sebagian hasilnya digunakan untuk mendanai program andalannya, yakni makan bergizi gratis.
Dilansir pada Jumat (28/2/2025), artikel berjudul ”Prabowo Subianto takes a chainsaw to Indonesia’s budget” menyebutkan makan bergizi gratis merupakan program utama yang dijanjikan Prabowo selama masa kampanye Pilpres 2024.
Kala itu, Prabowo enggan menjelaskan sumber pendanaan program tersebut, sementara para pakar memprediksi pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar US$28 miliar per tahun hingga 2029.
Diungkapkan bahwa empat bulan setelah dia dilantik sebagai presiden, Prabowo meluncurkan upaya pemangkasan biaya hingga US$19 miliar dari anggaran tahun ini, yang berarti sekitar 8,5% dari pengeluaran sektor publik Indonesia.
Adapun usulan pemangkasan kedua, yang belum dijelaskan lebih lanjut, dapat meningkatkan penghematan menjadi US$37 miliar. Adapun, sebagian dana hasil efisiensi itu akan digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.
"Sekitar US$6 miliar dari penghematan tersebut akan mendanai program makan siang di sekolah, yang dilaksanakan secara bertahap. Dua pertiga sisanya, yang diumumkan oleh presiden pada 24 Februari, akan mendanai sovereign wealth fund Indonesia yang baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara," tulis The Economist.
Baca Juga
Adapun, Danantara rencananya akan mendukung 20 proyek strategis, seperti pabrik pengolahan mineral untuk membantu Indonesia mendapatkan tempat yang lebih menonjol dalam rantai pasokan kendaraan listrik (EV) dunia.
Mirip Efisiensi DOGE Elon Musk
The Economist menyebut langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo sekilas serupa dengan yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah Elon Musk, atau DOGE, untuk membuat AS menjadi lebih efisien. Hasil efisiensi yang digunakan untuk MBG dimaksudkan untuk mengurangi stunting pada anak ke depannya.
Namun, seperti DOGE, The Economist menilai kebijakan Prabowo ini sebagai langkah negatif. Meskipun pegawai negeri tidak dapat dipecat untuk memenuhi target-target baru, tetapi karyawan kontrak dapat dipecat.
Media tersebut menyoriti anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah dipotong sebesar 70%. Hal tersebut memaksa mereka untuk menunda puluhan proyek jalan tol, pelabuhan dan proyek-proyek investasi lainnya.
"Kementerian ini telah memecat lebih dari 18.000 kontraktor," tulis The Economist.
Sementara itu, kementerian lain melakukan pemotongan anggaran sebesar 30% hingga 50%. Beberapa departemen mematikan lampu dan pendingin ruangan pada pukul 16.00 dan memulangkan staf lebih awal, yang mungkin tidak membantu produktivitas.
Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lembaga yang sangat dibutuhkan di negara yang memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif, dipotong hingga setengahnya. BMKG pun memperingatkan bahwa penundaan pembaruan sensor tsunami dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan peringatan dari tiga menit menjadi lima menit.
Sementara itu, Danantara yang baru diluncurkan juga disebut memiliki risiko dikelola dengan buruk. Tidak seperti sovereign wealth fund sebelumnya, Indonesia Investment Authority (INA), dewan direksi Danantara akan melapor langsung kepada Prabowo.
Media asal Inggris ini juga menyoroti CEO Danantara Rosan Roeslani, yang sebelumnya mengetuai tim kampanye Prabowo dan juga berstatus sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi pada Kabinet Prabowo.
Selain itu, revisi undang-undang yang disahkan pada Februari terkait Danantara telah mengeluarkan pejabat-pejabat lembaga tersebut dari yurisdiksi auditor dan polisi anti-korupsi pemerintah, dan melindungi para manajernya dari tanggung jawab hukum untuk setiap kerugian.
"Prabowo membatalkan banyak proyek infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan untuk menciptakan celengan yang dapat dia gunakan sesuka hatinya," tulis media tersebut.
.jpg?w=300&h=221)
