Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara melakukan merumahkan sebagian pegawai pemerintahan menyusul upaya penghematan anggaran, termasuk di Amerika Serikat, Hong Kong, hingga Vietnam.
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkup pemerintahan yang mencapai hampir 10.000 pegawai. Hal ini dilakukan untuk merampingkan pemerintah federal yang dinilai terlalu gemuk.
Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), pekerja di departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, dan Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan diberhentikan dari pekerjaan dengan menargetkan karyawan masa percobaan di tahun pertama.
Asal tahu saja, pemecatan tersebut merupakan tambahan bagi sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima pesangon yang ditawarkan Trump agar mereka mengundurkan diri secara sukarela, menurut Gedung Putih. Adapun, jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari 2,3 juta orang tenaga kerja sipil.
Trump menjelaskan bahwa efisiensi itu dilakukan lantaran pemerintah federal yang terlalu gemuk dan banyak uang yang terbuang sia-sia akibat pemborosan dan penipuan. Apalagi, pemerintah AS memiliki utang sekitar US$36 triliun dan mengalami defisit anggaran US$1,8 triliun pada tahun lalu.
Selain itu, Elon Musk yang mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah Federal AS (DOGE) disebut menggunakan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menjalankan efisiensi di pemerintahan Presiden Donald Trump.
Baca Juga
Melansir NBC News, sistem AI akan menentukan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah AS dengan menganalisa email balasan dari pegawai pemerintah terkait hasil kerja mereka selama sepekan terakhir yang dikirim kepada Elon Musk.
Informasi itu akan dimasukkan ke dalam LLM (Large Language Model), sebuah sistem AI canggih yang melihat data teks dalam jumlah besar untuk memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa manusia.
Sumber tersebut mengatakan, sistem AI akan menentukan apakah pekerjaan seseorang penting atau tidak.
Hong Kong
Tak hanya di AS, Hong Kong juga berencana untuk mengurangi pengeluaran dengan memangkas 10.000 pegawai negeri sipil atau PNS dalam upaya mengendalikan peningkatan defisit anggaran.
Pemerintah setempat juga merencanakan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang besar di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan lemahnya pasar properti.
“Hal ini memberi kita jalan yang jelas menuju tujuan memulihkan keseimbangan fiskal dalam rekening operasional, dengan cara yang terencana dan progresif,” kata Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan saat mengumumkan anggaran tahunan, dikutip dari Reuters, Kamis (27/2/2025).
Chan mengatakan 10.000 pekerjaan pegawai negeri akan diberhentikan pada April 2027, yang berarti pengurangan sebesar 2% dari jumlah pegawai negeri sipil dalam dua tahun mendatang. Gaji sektor publik juga akan dibekukan tahun ini.
Chan mengatakan program konsolidasi fiskal yang diperkuat akan menghasilkan pengurangan kumulatif belanja publik sebesar 7% mulai sekarang hingga tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2028.
Dia menuturkan, pemotongan belanja akan memberikan fondasi fiskal yang berkelanjutan untuk pembangunan di masa depan, setelah penurunan tajam pendapatan dari penjualan tanah menyebabkan defisit sebesar 87,2 miliar dolar Hong Kong, hampir dua kali lipat perkiraan sebelumnya sebesar 48,1 miliar dolar Hong Kong.
Vietnam
Sementara itu, Parlemen Vietnam pekan lalu menyetujui rencana reformasi pemerintahan yang akan memangkas puluhan ribu pekerjaan dan merampingkan birokrasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Melansir Bangkok Post, Jumat (28/2/2025), reformasi ini akan berdampak pada sekitar 100.000 PNS, dengan pemerintah menargetkan pemangkasan sekitar 20% dari total kementerian, lembaga pemerintah, dan tenaga kerja. Ini menjadi restrukturisasi terbesar sejak Vietnam menerapkan reformasi ekonomi berbasis pasar pada 1980-an.
Dalam perubahan besar ini, lima kementerian akan dihapus, sementara beberapa lainnya akan digabungkan, seperti Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi. Sektor media juga mengalami perampingan drastis, dengan banyak saluran televisi negara dihentikan serta sejumlah surat kabar dan majalah ditutup.
Dorongan reformasi ini datang dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam menjelang Kongres Nasional Partai tahun depan. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya Lam untuk memperkuat pengaruhnya di tengah dinamika politik menjelang pergantian kepemimpinan, dengan ambisi mengamankan masa jabatan penuh sebagai pemimpin partai.
"Terkadang kita harus menelan obat pahit, menahan rasa sakit, dan mengangkat tumor agar tubuh tetap sehat dan kuat," ujar Lam dalam pidatonya pada Desember lalu.
