Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakinkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang pemangkasan anggaran di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pemangkasan anggaran di Kemenag tidak dapat disamakan dengan kementerian/lembaga lainnya.
“Mudah-mudahan Pak Menteri bisa meyakinkan Presiden bahwa pemotongan anggaran di Kemenag tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaha lain. Karena begitu dipotong menyentuh kebutuhan berbagai pihak yang menyangkut orang per orang,” kata Marwan dalam rapat kerja dengan Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025).
Menurut Marwan, Kemenag setidaknya harus mengantongi anggaran sekitar Rp12,3 triliun. Angka ini muncul setelah Komisi VIII melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan adanya usulan penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 29.000 mahasiswa.
“Kalau ditambah dengan usulan penerima KIP 29.000 mahasiswa Rp10 triliun, kemudian ada penyuluh, kira-kira total yang mesti ada itu harus Rp12,3 triliun sekitar itu hitung-hitungan kemarin,” tuturnya.
“Tentu kami sangat prihatin kalau sampai sekolah-sekolah kita berhenti beroperasi kalau tidak mendapat dukungan dari pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga
Kemenag diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp14,2 triliun seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 dan Surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga.
Nasaruddin sebelumnya mengatakan bahwa penyesuaian tersebut berdampak negatif terhadap beberapa kegiatan prioritas Kemenag. Kegiatan itu di antaranya layanan keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat, potensi ekonomi berbasis agama, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, dan digitalisasi layanan keagamaan.
Selain itu, pemangkasan anggaran di lingkungan Kemenag juga berdampak terhadap bidang pendidikan. Beberapa di antaranya adalah pemberian bantuan pemerintah bidang pendidikan, termasuk kegiatan yang selama ini menjadi prioritas seperti BOS, BOPTN, PPG, dan bantuan beasiswa peserta didik dan pendidik.
Efisiensi turut berimbas pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, serta pengembangan kompetensi guru dan dosen.
Kendati begitu, Nasaruddin memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan membuat semangat Kemenag kendor.
“Pendiri bangsa ini tanpa APBN bisa berbuat banyak, hanya karena dikurangi Rp14 triliun saya kira masih bisa berbuat banyak untuk masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam raker bersama Komisi VIII, Senin (3/3/2025).
