Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR masih terus membahas rekonstruksi anggaran usai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya penghematan hingga Rp306,69 triliun. Akibatnya, sejumlah program pemerintah mandek akibatnya adanya penahanan anggaran.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan adanya penyesuaian anggaran akan membuat pemerintah baik di level pusat maupun daerah menahan belanjanya terlebih dahulu.
"Sampai instruksi yang lebih jelas keluar terkait dengan efisiensi anggaran ini," ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/2/2025).
Senada, Ketua Komisi V DPR Lasarus mendengar bahwa banyak proyek konstruksi yang berhenti akibat pemerintah menahan belanjanya usai instruksi efisiensi anggaran.
Oleh sebab itu, sambungnya, penting agar pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan rekonstruksi anggaran. Dengan demikian, kementerian/lembaga tidak ragu lagi melakukan belanja.
"Kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini. Contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu. Bisnis batu enggak gerak, bisnis pasir enggak gerak, bisnis semen enggak gerak," kata Lasarus dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Baca Juga
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menjelaskan memang akan ada penahan anggaran. Menurutnya, hasil efisien anggaran Rp306,69 triliun akan masuk ke alokasi dana Bendahara Umum Negara (BUN) di APBN 2025 terlebih dahulu.
Setelahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku BUN akan mendistribusikan hasil efisien tersebur ke K/L yang menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo.
"Statusnya blokir sementara," kata Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025 lewat Inpres 1/2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 tersebut. Sri Mulyani memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.
Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 Februari 2025.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L mitra kerjanya masing-masing.
Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali.
Kini dikabarkan tenggat waktu penyerahan revisi anggaran dari setiap kementerian/lembaga yang sudah disetujui DPR ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diundur pada 21 Februari 2025.
Efek Negatif
Yusuf menilai terhambatnya belanja pemerintah akibat efisien anggaran akan berdampak negatif ke perekonomian, setidaknya selama kuartal I/2025.
Menurut perhitungan sementara Core, sambungnya, pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 4,9% sampai dengan 5% pada kuartal I/2025).
"Meskipun belanja pemerintah berpotensi tertekan akibat efisiensi namun faktor musiman dari bulan Ramadan dan Lebaran nanti akan menjadi 'penyelamat' dari kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025," jelasnya.
Sementara itu, Sri Mulyani mengklaim kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.
Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah untuk program makan bergizi gratis (MBG).
"Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).
Dia menyebut bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan akan terus meninjau pelaksanaan efisiensi anggaran dan langkah-langkah seluruh jajaran.
"Terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya," ujar Sri Mulyani.
