.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki pagu anggaran sebesar Rp17,72 triliun atau 56,34% dari pagu awal sebelum efisiensi sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025, Kemenhub memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun.
“Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.
“Hal ini sebagai upaya Kemenhub mewujudkan komitmen kesejahteraan transportasi yang terjangkau dan menjangkau lapisan masyarakat,” jelasnya.
Suntana juga akan segera menyusun rincian alokasi pagu anggaran dengan proyek-proyek terkait dan menyampaikannya ke Komisi V.
Baca Juga
Sebelumnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, Kemenhub harus melakukan efisiensi sebesar Rp17,87 triliun dari pagu awal.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengklaim subsidi angkutan perintis dan transportasi akan tetap dilakukan. Efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 akan dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan selektif.
“Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” kata Dudy dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/2/2025).
Menteri Perhubungan Dudy menegaskan bahwa subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas utama guna memastikan aksesibilitas yang lancar, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung mobilitas masyarakat dengan biaya terjangkau. Pemerintah berkomitmen menyediakan layanan transportasi yang merata di seluruh Indonesia.
Program Buy The Service (BTS) pada transportasi darat akan terus berjalan di enam kota, yaitu Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta diperluas ke Manado dan Pontianak. Selain itu, subsidi untuk angkutan perintis dan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) pada angkutan kelas ekonomi tetap dilanjutkan.
Di sektor transportasi laut, pemerintah akan mempertahankan subsidi untuk kapal perintis, kapal barang tol laut, kapal ternak, kapal rede, serta PSO untuk kapal kelas ekonomi. Subsidi serupa juga diterapkan pada transportasi udara, mencakup angkutan perintis untuk penumpang dan kargo, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kargo.
Sementara itu, di sektor perkeretaapian, subsidi diberikan untuk layanan kereta api perintis serta PSO pada kereta kelas ekonomi. Bantuan ini mencakup perjalanan KA jarak jauh, jarak sedang, KA Lebaran, jarak dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta, guna memastikan layanan transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
