Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap efisiensi pagu awal OIKN untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan sebesar Rp1,53 triliun.
Basuki menyebut, keputusan pemangkasan anggaran pagu awal OIKN itu sebagaimana disepakati dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 11 Februari 2025.
“[Rakor bersama Menkeu] Menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal OIKN efisiensinya Rp1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian dan seminar, hingga dinas luar negeri,” tuturnya dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Dengan demikian, Basuki melanjutkan sisa pagu awal OIKN Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi Rp5,24 triliun dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun.
Basuki juga memastikan belanja pegawai tak akan terganggu dengan adanya pemangkasan anggaran ini. Di mana, anggaran gaji pegawai ditetapkan sebesar Rp199,98 miliar pada TA 2025.
Lebih lanjut, Basuki menekankan bahwa efisiensi itu berlaku pada dipa awal OIKN yang ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas (ratas) mengenai kelanjutan pembangunan IKN.
Baca Juga
“Dipa awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada saat ini Pak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita sebesar Rp48,8 triliun,” jelasnya.
Adapun, Ratas persetujuan penambahan anggaran pembangunan IKN menjadi Rp48,8 triliun itu dilakukan pada 21 Januari 2025. Di mana, anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk mendukung pembangunan IKN periode 2025 – 2029.
Salah satunya, bakal digunakan untuk melakukan lelang proyek baru berupa pengadaan kawasan lembaga yudikatif dan legislatif yang ditargetkan bakal rampung pada 2028.
“Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden.
Dia mengatakan bahwa untuk bangunan yudikatif dan legislatif, sempat ada desain dasar yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Meski begitu, kata Basuki, Prabowo kembali meminta peninjauan ulang kembali terkait desain tersebut.
Oleh sebab itu, Basuki melanjutkan bahwa pihaknya dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain yang hasilnya nanti bisa diarahkan kepada Prabowo.
