.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan subsidi transportasi dan angkutan perintis akan tetap beroperasi dan menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengklaim subsidi angkutan perintis dan transportasi akan tetap dilakukan. Efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 akan dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan selektif.
“Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” kata Dudy dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/2/2025).
Menhub Dudy menyatakan bahwa subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas utama guna memastikan aksesibilitas yang lancar, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Dia juga memastikan program Buy The Service (BTS) pada sektor transportasi darat tetap berjalan di enam kota, yaitu Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta akan diperluas ke Manado dan Pontianak. Selain itu, subsidi angkutan perintis dan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) untuk angkutan kelas ekonomi juga akan terus dilaksanakan.
Di sektor transportasi laut, pemerintah akan melanjutkan subsidi kapal perintis, penyelenggaraan kapal barang tol laut, kapal ternak, kapal rede, serta PSO kapal kelas ekonomi. Hal yang sama berlaku untuk subsidi angkutan udara perintis, baik untuk penumpang maupun kargo, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kargo.
Baca Juga
Pada sektor perkeretaapian, subsidi akan diberikan untuk layanan kereta api perintis serta PSO kereta kelas ekonomi, mencakup perjalanan KA jarak jauh, jarak sedang, KA Lebaran, jarak dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.
"Kami akan memastikan layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap beroperasi dengan baik," ujar Menteri Perhubungan.
