Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperketat pengawasan distribusi Minyakita guna menjaga harga tetap stabil di pasar sebelum Ramadan dan Lebaran. Kemendag menemukan adanya kesalahan distribusi yang berdampak pada kenaikan harga.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Isy Karim mengakui harga Minyakita secara rata-rata nasional masih di atas HET, yakni Rp17.000 per liter.
Salah satu penyebabnya karena jalur distribusi Minyakita yang menyimpang. Pedagang mengambil Minyakita dari pedagang lain yang membuat harganya menjadi lebih mahal.
“Yang ingin kami perbaiki itu memang jalur distribusi. Karena banyak yang di pasar itu, yang pedagang itu memperoleh dari pedagang lain. Dan itu yang sedang kami telusuri ke atas. Yang masih kita akan tindakan yang di level D2 [distributor lini 2],” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Lebih lanjut, Isy juga menegaskan Kemendag akan menindak tegas distributor, baik D1 dan D2 yang menjual Minyakita tidak sesuai dengan harga acuan.
Perlu diketahui, pedagang yang menjual Minyakita di atas HET Rp15.700 per liter akan dikenakan sanksi pidana, mulai dari kurungan penjara 5 tahun atau denda Rp2 miliar.
Baca Juga
Dia menyebut wilayah Indonesia Timur menjadi penyumbang terbesar dari melonjaknya harga Minyakita. Namun, lanjut dia, Minyakita di beberapa pasar sudah sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.
Dia memastikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita di tingkat konsumen akan terjaga di level Rp15.700 per liter saat Ramadan 2025. Kemendag juga memastikan tidak akan menaikkan HET Minyakita.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024, pengecer ke konsumen akhir menjual Minyakita sesuai dengan HET Rp15.700 per liter.
Produsen menjual Minyakita ke D1 seharga Rp13.500 per liter. Selanjutnya, D1 ke D2 dikenakan harga Rp14.000 per liter. Sedangkan D2 ke pengecer adalah Rp14.500 per liter.
Dia pun menyatakan bahwa Kemendag telah meminta dan mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menampilkan harga Minyakita.
“Misalnya, di salah satu kabupaten dari D2 ke pengecer harganya Rp18.000 [per liter]. Jangan-jangan D2 tersebut D2 yang tidak terdaftar di Simirah. Nah ini kan bisa kita berlakukan sanksi,” ujar Iqbal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Iqbal juga menegaskan bahwa jika pengecer yang sudah terdaftar di Simirah namun tetap menjual Minyakita di atas HET, maka akan dikenakan sanksi yang lebih serius.
“Kalau misalnya sudah terdaftar dan masih menjual di atas HET, itu akan lebih parah lagi sanksinya,” tekannya.
Dia menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan harga penjualan minyakita dapat dikenai sanksi dan denda berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Pelaku usaha yang memang tidak mengindahkan apapun harga penjualan Minyakita dapat dikenai sanksi pidana, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan tindakan penegakan hukum,” tuturnya.
Di samping itu, Iqbal juga menegaskan bahwa tidak ada alasan biaya transportasi hingga distribusi membuat harga Minyakita dijual di atas HET.
Meski begitu, Iqbal juga mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir Kemendag menemukan masih banyak pengecer yang menjual Minyakita di atas HET.
“Ternyata pengecer itu mendapatkan Minyakita dari pengecer lain yang tidak terdaftar di Simirah. Oleh karena itulah, kami minggu lalu telah mengirimkan Surat Edaran kepada dinas yang membidangi perdagangan untuk memfasilitasi,” tandasnya.
