Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti akan banyak tantangan ekonomi baru yang muncul pada 2025.
Sri Mulyani meyakini dinamika perekonomian global masih sangat tinggi pada tahun ini. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan coba mengambil langkah-langkah preventif agar dampaknya negatifnya ke perekonomian dalam negeri bisa diminimalisir.
"Kalau waktu 2024 dominasinya adalah El Nino mungkin nanti 2025 karena perubahan iklim akan ada juga berbagai tantangan baru yang muncul," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
Bendahara negara itu mencontohkan akan banyak tantangan geopolitik baru seperti ketidakpastian kebijakan yang akan diambil pemerintah-pemerintah negara maju dan China.
Dia menjelaskan potensi memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dengan China dan negara-negara tetangganya seperti Meksiko semakin besar usai kemenangan Donald Trump. Di Eropa, sambungnya, juga muncul berbagai krisis politik.
"Jadi, kita lihat di negara-negara G7 yang merupakan negara ekonomi terbesar, kemudian RRT [China], masih akan memberikan dampak rambatan ke perekonomian seluruh dunia sehingga ini harus menjadi bagian kewaspadaan," ujarnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani meyakini pemerintah sudah siap menghadapi berbagai tantangan tersebut karena telah berpengalaman menghadapi Covid-19 dan ketidakpastian global pascapandemi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati karena potensi berbagai tantangan global pada 2025.
"Oleh karenanya kami melakukan berbagai measures [pengukuran], di antaranya yang pertama kami telah melakukan pre-funding [APBN 2025] sebesar Rp85,9 triliun," jelas Suminto pada kesempatan yang sama.
Selain itu, tambahnya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyepakati utang burden sharing sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025 dibayar melalui mekanisme debt switching, yakni mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.
Suminto menjelaskan pre-funding dan debt switching itu akan mengurangi beban pembayaran utang pemerintah sepanjang 2025. Apalagi, sambungnya, APBN 2024 berhasil membentuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,4 triliun untuk APBN 2025.
"Dan tentunya juga masih ada sisa SAL [saldo anggaran lebih] yang dalam hal nanti diperlukan juga dapat digunakan. Itu adalah merupakan buffers atau bantalan-bantalan yang dapat kita gunakan untuk 2025," tutupnya.
Sebagai informasi, ruang fiskal pemerintah seperti yang ditetapkan dalam APBN 2025 memang sempit. Kementerian Keuangan mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.
Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja pemerintahan senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.
