Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menaruh harapan besar ke pemimpin baru, usai gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Salah satunya adalah agar pemimpin daerah mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan yang dapat menunjang kelancaran operasional bisnis.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan, penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha juga perlu jadi perhatian, agar prosesnya lebih efisien dan transparan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.
Menurutnya, bukan hal baru jika permasalahan perizinan usaha di daerah seringkali menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha akibat proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dengan prosedur yang berbelit-belit.
“Ini fundamental untuk diperbaiki agar iklim usaha dan investasi daerah semakin kondusif,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).
Selain itu, Shinta melihat bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu menjadi prioritas pemimpin daerah. Untuk itu pengusaha mengharapkan pemimpin baru dapat bersinergi dengan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
Baca Juga
“Tak kalah penting, pelaku usaha menginginkan kebijakan pajak yang adil dan tidak memberatkan, agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.
Senada, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga menaruh harapan serupa. Dia menyebut, pengusaha menginginkan sosok pemimpin yang fokus pada stabilitas kebijakan, mempercepat perizinan usaha, mendukung infrastruktur daerah, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi.
Di sisi lain, pemimpin baru perlu mewaspadai sejumlah tantangan yang dapat mengganggu ekonomi daerah sepanjang 2025.
“Tantangan utama adalah menjaga stabilitas sosial-politik, mengatasi kesenjangan ekonomi, dan memastikan anggaran publik digunakan secara efektif untuk program pembangunan prioritas,” ungkap Anggawira.
Sementara itu, Shinta menyebut bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur perlu menjadi prioritas dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, pemimpin daerah perlu memastikan bahwa setiap layanan publik dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Dibutuhkan pula sinergi yang kuat antar instansi, pemimpin daerah dapat memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik, termasuk kesinambungan dan keselarasan kebijakan pusat-daerah,” pungkasnya.
