Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan disebut akan memberikan tekanan pada industri kemasan dan turunannya. Pelaku usaha di industri tersebut pun telah melayangkan protes kepada pemerintah.
Direktur Pengembangan Bisnis Indonesia Packaging Federation (IPF) Ariana Susanti mengatakan, kebijakan tersebut akan menggerus konsumsi masyarakat lantaran harga barang yang makin mahal.
“Beberapa asosiasi telah melakukan protes untuk kebijakan ini, termasuk IPF karena saatnya sangat kurang tepat,” ujar Ariana kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).
Penerapan PPN 12% akan membuat biaya produksi meningkat dan berujung kenaikan harga pada barang-barang konsumsi. Alhasil, industri ritel dan daya beli masyarakat akan lebih menurun.
Terlebih, menurut perhitungan Ariana, penerimaan negara dari hasil kenaikan PPN 12% tidak terlalu besar hanya di kisaran Rp60 triliun – Rp80 triliun, sementara dampak terhadap perdagangan dalam negeri sangat luas.
“Pemerintah harus antisipasi efek jangka panjang yang berdampak pada kelesuan dunia usaha dan penurunan daya beli masyarakat, termasuk banyaknya kelas menengah yang turun menjadi kelas bawah karena banyak yang makan uang tabungan yang sudah terjadi dalam beberapa bulan ini,” tuturnya.
Baca Juga
Dia pun meminta pemerintah untuk mempertahankan PPN 11% karena industri dalam negeri belum tentu dapat bertahan sepenuhnya ditengah penurunan daya beli masyarakat dan gempuran produk impor.
Dalam hal ini, pihaknya telah mempersiapkan antisipasi untuk menghadapi dampak dari kenaikan PPN tersebut yakni dengan mengurangi biaya operasional perusahaan.
“Termasuk PHK [pemutusan hubungan kerja] karyawan bila diperlukan karena utilisasinya rendah. Ini seperti efek domino,” pungkasnya.
Ariana juga menyoroti dampak negatif kebijakan PPN 12% yang akan berdampak pada usaha kecil dan menengah (UKM) karena memiliki margin keuntungan yang lebih kecil dan lebih sedikit sumber daya untuk menyerap kenaikan biaya.
