Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo pada hari ini, Kamis (24/10/2024), di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi demo ini untuk menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025.
Aksi ini diikuti tidak kurang dari 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabek dengan membawa dua tuntutan utama. Pertama, naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8–10%. Kedua, menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh mendesak agar pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8–10%.
“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (24/10/2024).
Pasalnya, Iqbal menjelaskan bahwa pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Angka ini lebih rendah dari inflasi 2,8%. “Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan,” ujarnya.
Di samping menuntut kenaikan upah, demo ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Baca Juga
Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.
Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, aksi demo ini akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta dimulai pada pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di Patung Kuda - Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.
Adapun, surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Lebih lanjut, aksi demo ini tidak hanya melibatkan KSPI, melainkan juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya.
Setelah aksi 24 Oktober, Iqbal mengungkap bahwa hingga 31 Oktober 2024, para buruh akan melakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, ungkap Iqbal, KSPI telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada 12 November 2024.
Iqbal menyebut bahwa aksi mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.
“Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil,” tuturnya.
Iqbal juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan kedua tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.
