Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membahas besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025. Ekonom memperkirakan diskusi mengenai UMP 2025 mulai berjalan intensif seiring dengan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memprediksi pemerintah masih akan menggunakan formula yang sama untuk menghitung UMP 2025 seperti tahun sebelumnya, berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien kontribusi tenaga kerja.
“Berdasarkan proyeksi ekonomi terbaru, diperkirakan bahwa kenaikan UMP untuk tahun 2025 akan berada di kisaran 2,7% hingga 3,8%, dengan rata-rata sekitar 3,1%,” kata Josua kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).
Josua menyebut bahwa kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan upah yang melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana kenaikan UMP pada 2024 rata-rata hanya berkisar 2% hingga 4%.
Kendati demikian, Josua memperkirakan ada beberapa daerah tertentu yang kemungkinan mengalami kenaikan UMP yang lebih tinggi, tergantung pada faktor-faktor lokal seperti tingkat inflasi regional, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja.
Adapun, sederet daerah yang berpotensi mengalami kenaikan UMP lebih tinggi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta yang diperkirakan memiliki pertumbuhan UMP antara 3,3%—3,7%.
Baca Juga
Kemudian, lanjut Josua, wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga diperkirakan mengalami kenaikan yang lebih tinggi antara 5,7%—5,9%. Kenaikan UMP 2025 di wilayah ini didorong oleh pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang solid.
Selain itu, Josua juga memperkirakan Maluku dan Papua berpotensi mengalami kenaikan UMP. Di mana, pertumbuhan UMP dapat mencapai 5,3%—7,8% karena pertumbuhan PDRB di daerah tersebut.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP ini termasuk pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, serta tingkat pengangguran dan komposisi tenaga kerja formal di setiap daerah.
Sebelumnya diberitakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam hal upah minimum provinsi (UMP).
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menilai perlu adanya titik tengah agar UMP pada 2025 menguntungkan kedua belah pihak.
“Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu],” kata Arsjad saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Menurut Arsjad, pengusaha harus memberikan upah yang layak untuk pekerja. Sejalan dengan pemberian upah, para pengusaha juga dinilai perlu memastikan produktivitas para pekerja.
Dia menilai, para pengusaha bisa memberikan program pelatihan, baik upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dengan begitu, baik pengusaha maupun pekerja tidak ada lagi konflik terkait UMP.
“Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong, kita cari bagaimana ininya. Nah ini yang menjadi penting. Contoh Jepang majunya waktu itu pekerja dan buruh bersama-sama komitmen untuk bisa membangun bersama,” tuturnya.
