Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ambisi Besar Prabowo Wujudkan Swasembada Energi & Reformasi Subsidi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada energi pada masa pemerintahannya.
Denis Riantiza Meilanova,Ni Luh Anggela
Senin, 21 Oktober 2024 | 10:34
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpidato seusai dilantik di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Bisnis/Arief Hermawan P
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpidato seusai dilantik di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Bisnis/Arief Hermawan P

Dengan opsi tersebut diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dia menuturkan bahwa penyaluran subsidi harus benar-benar dipastikan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," kata Prabowo dalam pidato perdananya.

Dia pun yakin, dengan perkembangan teknologi digital, subsidi dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada setiap keluarga yang membutuhkan.

Sebelumnya, tim penasihat ekonomi Prabowo menyebut penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, diberitakan Reuters beberapa waktu lalu.

Burhanuddin menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin mengatakan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper