Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto mengumumkan nama menteri dalam kabinet yang dinamai Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Salah satu kementerian koordinator baru di era Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Kementerian Koordinator Pangan yang sebentar lagi secara resmi dipimpin oleh Zulkifli Hasan.
Bang Zul - sapaan akrabnya - sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi-Maruf Amin. Dia dilantik sebagai Mendag pada 15 Juni 2022.
Eks rekan sejawatnya di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo, yang kini menjadi Presiden ke-8 RI, mempercayakan urusan pangan nasional kepada Zulkifli Hasan.
Zulkifli harus memanggul amanah yang merupakan mimpi besar Presiden Prabowo yakni mewujudkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun mendatang.
“Kita harus mampu memproduksi kebutuhan pangan seluruh Rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Minggu (20/10/2024).
Baca Juga
Bahkan, Prabowo optimistis dapat membawa Indonesia menjadi pusat lumbung pangan dunia. Swasembada pangan harus diwujudkan untuk melindungi ketahanan pangan RI baik di tengah kondisi krisis yang siap mengadang kapanpun.
“Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Kita tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-cita swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.
“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Tantangan Impor
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras. Tercatat, volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.
Fajarini menyebut, jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, kata dia, maka akan terjadi fluktuasi harga beras.
“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada, yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.
Hal ini mengingat sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.
“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” tuturnya.
Sebelumnya, BPS mengungkap nilai impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai US$2,01 miliar, naik 105% secara kumulatif. Pada periode yang sama tahun lalu adalah US$980,44 juta.
Adapun, impor beras Indonesia berasal dari Thailand dengan volumenya mencapai 1,14 juta ton, Vietnam 998.040 ton, dan Pakistan sebanyak 463.396 ton.
Data BPS juga mengungkap fenomena El Nino berdampak pada merosotnya luas panen pada 2024. Imbasnya, produksi beras Indonesia diperkirakan akan merosot pada tahun ini. Di mana, proyeksi penurunan produksi beras ini sejalan dengan proyeksi luas tanah (panen) padi maupun gabah kering giling (GKG) yang mengalami penurunan.
Pada tahun ini, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu.
Alasannya, penurunan produksi beras terjadi pada periode Januari—April, yaitu sebesar 1,91 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023. Namun, pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan naik, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.
Makan Bergizi Gratis
Pekerjaan rumah lainnya untuk Kemenko Pangan adalah mendukung program ambisius Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Program ini memiliki tujuan besar yakni menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, merealisasikan program Makan Bergizi Gratis bukanlah hal yang mudah. Selain anggaran jumbo yang harus disiapkan, ketersediaan produk pangan yang tersaji dalam menu menjadi persoalan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan susu.
Program unggulan makan bergizi gratis disebut membutuhkan tambahan hingga 3,6 juta ton susu.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa kemampuan produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya 1 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 21% dari kebutuhan susu segar di Indonesia. Lalu sisanya, sebanyak 3,7 juta ton atau setara 79% susu segar dipenuhi dari impor.
"Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dibutuhkan tambahan 3,6 juta ton. Jadi, total kebutuhan [reguler dan Makan Bergizi Gratis] susu mencapai 8,5 juta ton," kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga merencanakan mengimpor sapi perah satu juta ekor sepanjang 2025—2029. Diproyeksikan, produksi eksisting ditambah impor sapi perah 1 juta ekor sapi perah nanti bisa memproduksi susu total 8,17 juta ton atau 96% dari kebutuhan reguler dan Makan Bergizi Gratis.
Untuk menyiasati keterbatasan susu tersebut, pemerintah dikabarkan melirik susu ikan sebagai opsi lain dari susu segar sapi. Sayangnya, ketersediaan susu ikan juga menjadi problem.
Bahkan, produsen susu ikan Surikan mengaku belum mengetahui terkait masuknya komponen susu ikan ke dalam program makan bergizi gratis.
CEO Berikan Protein Maqbulatin Nuha mengatakan bahwa pihaknya hanya mampu memproduksi sebanyak 30 ton per bulan susu ikan melalui teknologi hidrolisat protein ikan (HPI). Menurutnya, jumlah ini masih kurang untuk kebutuhan nasional program makan bergizi gratis.
Adapun, HPI merupakan ekstrak asam amino esensial dan non-esensial yang mengandung peptida terkecil dengan tingkat penyerapan lebih optimal.
“Ketika kami coba hitung, dia [susu ikan Surikan] baru bisa mencakup 1 kabupaten saja, tetapi ketika bicara untuk nasional, ini pasti akan dibutuhkan pusat-pusat produksi baru,” kata Nuha dalam acara Media Lounge Discussion BRIN bertajuk Penjelasan Pakar Soal Susu Ikan di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Untuk itu, Nuha menyampaikan bahwa keberadaan susu ikan di dalam program bergizi gratis ini masih menjadi diskusi dengan pemerintah. Dia pun menjelaskan bahwa komponen susu ikan ini belum ada keputusan untuk dimasukkan ke program tersebut.
Sejumlah persoalan di atas menjadi tugas berat yang sebentar lagi berada di pundak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Pangan.
Target besar tersebut tidak akan dikerjakan Kemenko Pangan sendirian. Kemenko Pangan akan membawahi sejumlah kementerian meskipun saat ini belum ada informasi lebih terperinci terkait hal tersebut.
Namun, jika melihat jumlah susunan kementerian di Kabinet Merah Putih, Zulkifli Hasan diprediksi akan memberi komando kepada setidaknya dua kementerian/lembaga yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian.
Dikabarkan, Prabowo akan melantik para menteri di Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Merdeka, Jakarta.
