Bisnis.com, JAKARTA — Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk terus meningkatkan pendapatan negara pada tahun depan.
Thomas menjelaskan, pendapatan negara dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada postur sementara RAPBN 2025, sambungnya, target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun atau setara 12,32% dari produk domestik bruto (PDB).
Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan upaya lebih untuk mewujudkan target pendapatan negara yang semakin meningkat tersebut.
"Adapun optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi di tiga sumber pendapatan negara," jelas Thomas dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Caranya, yaitu pertama di bidang penerimaan pajak akan dilakukan penguatan implementasi CoreTax System, pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berupaya kompatibel dengan digital dan sistem perpajakan global.
Lalu, insentif fiskal untuk akselerasi investasi, optimalisasi kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence; terakhir penataan organisasi serta wajib pajak di kantor pelayanan pajak.
Baca Juga
Kedua, di bidang pendapatan kepabeanan dan cukai akan dilakukan penguatan CEISA atau sistem informasi kepabeanan dan cukai; pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan; penguatan dan pengembangan pengawasan; serta penguatan layanan ekspor impor.
"[Ketiga] di bidang PNBP [pendapatan negara bukan pajak], kami merencanakan reformasi pengelolaan SDA dan BMN; pengembangan automatic blocking system dan Simbara; dan yang terakhir penyempurnaan peraturan turunan UU No. 8/2023 tentang PNBP," tutup Thomas.
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengungkapkan keraguannya terkait pencapaian target pendapatan negara tahun depan.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah perlu menggali sumber baru pendapatan pajak untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya melalui ekonomi digital seperti ecommerce hingga sektor fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).
Dalam catatan Bisnis, outstanding pembiayaan pinjol sepanjang 2023 sebesar Rp59,64 triliun dengan kontribusi pajak digital yang didapat sebesar Rp1,1 triliun. Sementara di 2024, periode Januari-Juni tercatat outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp66,79 triliun dengan kontribusi penerimaan pajak mencapai Rp635,81 miliar.
"Dari angka di atas, kontribusi pajak digital dari pinjol masih belum optimal jika dibandingkan dengan peningkatan volume pembiayaan. Peningkatan outstanding pembiayaan tidak diiringi oleh peningkatan proporsional dalam penerimaan pajak," kata Didik kepada Bisnis, Sabtu (17/8/2024).
Menurut rektor Universitas Paramadina ini, ada ruang untuk memperbaiki efektivitas penarikan pajak dari sektor digital jika bisa dibenahi lebih baik. Dia menilai, yang menjadi tantangan saat ini salah satunya adalah literasi masyarakat.
"Pinjol sendiri jangan menjadi ekonomi bawah tanah yang cenderung ilegal seperti kredit informal, yang menjerat nasabah," kata Didik.
