Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengklaim bahwa rasio pajak terus membaik dari tahun ke tahun. Nyatanya, data mengungkapkan rasio pajak terus menurun sejak 2022.
Tommy, sapaan akrab Thomas Djiwandono, menjelaskan nilai rasio pajak terus membaik bersama kinerja makrofiskal lainnya sejak pandemi Covid-19.
"Indikator-indikator utama termasuk rasio pajak, defisit fiskal, rasio utang terhadap PDB, dan keseimbangan primer terus menunjukkan tren positif yang konsisten," ujar Tommy dalam acara HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).
Hanya saja, data menunjukkan bahwa rasio pajak cenderung menurun usai pandemi. Dalam catatan Bisnis, rasio pajak mencapai 10,39% pada 2022, yang kemudian turun menjadi 10,31 pada 2023, dan kembali turun ke 10,08% pada 2024.
Padahal pada tahun ini, pemerintah menargetkan rasio pajak yang lebih tinggi yaitu mencapai kisaran 11,2% hingga 12%.
Sementara untuk data defisit fiskal terhadap PDB memang cenderung membaik, yang mana mencapai 6,14% pada 2020, kemudian menyempit ke 4,57% pada 2021, kembali menyempit ke 2,35 pada 2022, terus menyempit ke 1,61% pada 2023, dan kembali melebar ke 2,29% pada 2024.
Baca Juga
Untuk rasio utang terhadap PDB juga menunjukkan kecenderungan perbaikan, yang mana mencapai 40,6% pada 2021, yang kemudian turun ke 39,7% pada 2022, dan kembali turun ke 39,2% pada 2023, yang kemudian naik menjadi 39,7% pada 2024.
Sementara keseimbangan primer terhadap PDB turut memperlihatkan kecenderungan membaik dari -4,1% pada 2020, menjadi -2,54 pada% pada 2021, kemudian -0,38 pada 2022, bahkan berada di zona positif menjadi 0,49% pada 2023, dan kembali turun ke zona negatif menjadi -0,09 pada 2024.
Lebih lanjut, Tommy menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat. Oleh sebab itu, pemerintah masih berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3%
Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan ambang batas defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Oleh sebab itu, Tommy mengaku APBN 2025 dirancang dalam upaya peningkatan pendapatan, efisiensi, dan produktivitas belanja. Caranya, dengan pelaksanaan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah juga ingin meningkatkan pemerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, melakukan inovasi pelayanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara.
"Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk membantu mempercepat transformasi ekonomi," klaim Tommy.
