Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai komitmen pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit pada tahun ini masih kurang.
Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali menjelaskan bahwa kuota FLPP itu akan habis sebelum Desember 2024. Akan tetapi, dirinya tetap mengapresiasi langkah pemerintah untuk menginjeksi pembiayaan rumah subsidi tersebut.
“Itu mengenai kuota, ya. Jadi 34.000 [tambahan FLPP] kita terima dengan senang hati, tapi kelihatannya mungkin masih kurang,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).
Seiring dengan hal itu, Daniel berharap pemerintah dapat kembali merumuskan sejumlah strategi baru ke depan untuk menutupi kekurangan pembiayaan rumah subsidi lewat skema FLPP.
Salah satu yang menjadi usulan Apersi, yakni penambahan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM) hingga tambahan alokasi subsidi selisih bunga (SSB).
Daniel menekankan pemerintah memang perlu menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pasar properti. Pasalnya, sektor ini memiliki dampak ekonomi yang luas ke puluhan sektor turunan.
Baca Juga
“Sebetulnya sektor properti sendiri itu sudah menyerap belasan juta tenaga kerja. Belum lagi, faktor ikutannya, multiplier effect. Mulai dari batu, semen, pasir, besi, keramik, sampai ke gipsum, ke genteng, semuanya,” tambahnya.
Dengan demikian, Daniel optimistis keputusan pemerintah menambah kuota FLPP bakal berkontribusi positif menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah resmi menambah kuota FLPP sebesar 34.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total kuota FLPP yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit.
Airlangga menuturkan, keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.
Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024.
"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," pungkas Airlangga.
