Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bahlil Bakal Gelar Rapat Tertutup, Bahas Tambang Ilegal

Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri tambang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya bakal menggelar rapat tertutup guna menyelesaikan permasalahan penambangan ilegal atau illegal mining.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Bahlil menyampaikan dirinya merencanakan bakal menggelar semacam forum diskusi atau FGD secara tertutup guna menemukan jawaban atas permasalahan illegal mining.

“Ilegal mining ini saya nanti akan bicarakan pada forum khusus, tidak dalam forum persidangan. Kita akan membuat forum diskusi, FGD, yang tidak diketahui oleh orang lain tertutup,” kata Bahlil saat RDP dengan Komisi VII di DPR, Senin (26/8/2024).

Bahlil menuturkan, dirinya bakal membongkar seperti apa praktik ilegal mining yang terdapat di dalam negeri dalam rapat tertutup tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil pun menegaskan bahwa persoalan penambangan ilegal ini harus menjadi perhatian bersama dan tidak hanya segelintir orang yang menaruh perhatian.

Sebab, eks Menteri Investasi ini menganalogikan permasalahan ilegal mining tak akan selesai sampai ayam tumbuh gigi jika tidak dituntaskan secara bersama.

“Saya harus sepakat dengan Bapak-Bapak semua, ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama, kalau kita ingin melakukan perubahan di dalam negara,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada TNI dan Polri untuk ikut memberantas praktik eksportasi hasil tambang ilegal. 

Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri tambang. Artinya, jika ekspor dan pertambangan ilegal masih berjalan, proses industrialisasi akan terganggu. 

“Tugas TNI-Polri ada di situ [menumpas pertambangan ilegal], kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” ujar Jokowi, Rabu (8/2/2023). 

Meski demikian, Jokowi tidak mau menjelaskan lebih jauh. Dia menganggap bahwa pihak TNI - Polri sudah paham betul apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah tambang ilegal. 

“Saya kira [TNI-Polri] sudah ngerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” ucapnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper