Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025 mendapatkan sorotan banyak pihak, mulai dari parlemen hingga ekonom, karena nilainya dianggap tidak wajar.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menjelaskan, sewajarnya alokasi anggaran untuk "belanja lain-lain" tak lebih dari 5%ndari total belanja pemerintah pusat. Namun, dalam RAPBN 2025, diproyeksikan belanja lain-lain senilai Rp631,8 triliun atau setara 27% dari total anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693.184,2 triliun.
Bahkan, alokasi anggaran belanja lain-lain menjadi yang tertinggi dari alokasi anggaran tujuh sektor belanja pemerintah pusat lainnya: pembayaran bunga utang senilai Rp552.854,3 triliun, belanja pegawai Rp513.229,5 triliun, belanja barang Rp342.610,4 triliun, subsidi Rp309.052,1 triliun, belanja modal Rp190.637,5 triliun, bantuan sosial Rp120.035,2 triliun, dan belanja hibah Rp202,7 triliun.
Masalahnya, ujar Faisal, belanja lain-lain tersebut bisa digunakan untuk apa saja oleh pemerintah tanpa persetujuan parlemen lagi. Oleh sebab itu, potensi penyalahgunaan anggaran menjadi semakin besar.
"Oleh karena itu, [besarnya anggaran belanja lain-lain] bukan hanya untuk ciptakan fleksibel, tapi ruang untuk suka-suka," jelas Faisal saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).
Lebih lanjut, dia menunjukkan data pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang kerap menaikkan alokasi anggaran untuk belanja lain-lain dari tahun ke tahun. Pada 2014 atau tahun pertama pemerintahan Jokowi, alokasi anggaran belanja lain-lain hanya senilai Rp11,7 triliun; namun pada 2024 atau tahun terakhir Jokowi alokasi anggaran belanja lain-lain dalam outlook senilai Rp355,4 triliun.
Baca Juga
Faisal menjelaskan, terjadi peningkatan senilai 2950,4% alokasi anggaran belanja lain-lain selama 2014—2024.
Tidak hanya dari kalangan ekonom, besarnya alokasi anggaran belanja lain-lain tersebut juga disoroti parlemen. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR misalnya yang tidak senang dengan kenaikan anggaran belanja lain-lain dari tahun sebelumnya.
Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menyatakan pihaknya sadari besarnya anggaran belanja lain-lain tersebut untuk memberikan ruang fiskal baru bagi pemerintahan Prabowo.
Kendati demikian, Adi menyatakan pelaksanaan belanja lain-lain tersebut tidak dapat digunakan sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR. Bagaimanapun, lanjutnya, DPR punya hak untuk memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan.
"Pengalihan belanja lain-lain kepada kementerian/lembaga tertentu dan program-program tertentu harus menerapkan mekanisme yang menghormati hak budget DPR RI," jelas Adi ketika sampaikan pandangan umum atas RAPBN 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/8/2024).
Sebagai informasi, alokasi belanja lain-lain tersebut terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Meski demikian, tidak ada penjelasan lebih rinci akan diarahkan ke mana belanja lain-lain tersebut.
