Biaya Bansos hingga Subsidi BBM
Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya telah menggelontorkan Rp1.170,8 triliun dari APBN 2024 untuk belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2024. Belanja tersebut digunakan untuk pembiayaan bantuan sosial hingga subsidi energi.
Dari total tersebut, Sri Mulyani merincikan belanja kementerian/lembaga senilai Rp588,7 triliun digunakan untuk pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), hingga pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga senilai Rp582,1 triliun digunakan untuk realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
"Dari Rp1.170 triliun, itu Rp872 triliun atau 74,5% itu langsung masyarakat menikmati. Artinya itu directly [secara langsung] masyarakat bisa menikmati," jelas Sri Mulyani.
Pembiayaan Utang Rp266 Triliun
Pemerintah sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.
Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.
Baca Juga
"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.
Anggaran Pilkada 2024 dari APBD
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk Pilkada 2024 notabenenya merupakan hibah dari pemerintah daerah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian mengalokasikan hibah pemerintah daerah tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sambungnya, disepakati total anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp37,52 triliun. Artinya per 6 Agustus 2024, sudah terealisasi sebanyak 92%.
"Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat (APBN), ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU-Bawaslu sampai dengan bulan Agustus ini 6 Agustus," ujar Sri Mulyani.
Dari total realisasi tersebut, dia merincikan bahwa KPU telah menerima Rp26,85 triliun dan Bawaslu telah menerima Rp7,72 triliun.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan dari APBN 2024 juga sudah dianggarkan total Rp38,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun ini. Per 1 Agustus 2024, sudah terealisasi 78%.
"Yang direct [langsung] kepada KPU-Baweslu, Rp27,1 triliun, maupun kementerian lain yang men-support [mendukung] dari informasi, keamanan, dan berbagai macam permasalahan hukum, di mana dibawa ke MK, dan itu membutuhkan juga anggaran [Rp2,7 triliun]," jelasnya.
